14 Perda Segera Direvisi – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

14 Perda Segera Direvisi

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Parepare–Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengakibatkan adanya beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berubah nama.

Salah satunya adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) otomatis perda berkaitan Pajak dan retsibusi harus berubah sesuai OPD yang baru. Dan untuk mengubah Perda tersebut harus persetujuan DPRD Parepare.
Tindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare melalui BKD dan bagian Hukum membahas sejumlah rencana perubahan Perda tersebut bersama DPRD. Setidaknya terdapat 14 peraturan daerah tentang pajak dan retribusi berhubungan dengan dinas ini.
Rapat dengar pendapat dilakukan antara Badan Legislasi DPRD, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Parepare, di Ruang Banggar DPRD.
Ketua Badan Legeslasi DPRD Kota Parepare Satrya SH mengatakan, perlu ada revisi secepatnya untuk menyesuaikan nama lembaga (Dinas) dengan Perda terkait. “Apakah dilakukan pengkajian atau dilakukan konsultasi, tergantung oleh pimpinan, kami hanya mengkaji saja,” katanya.
Anggota Badan Legeslasi DPRD H Minhajuddin Ahmad SAg berpendapat bahwa, tidak usah dilakukan konsultasi di daerah lain, karena Perda yang dimiliki lebih bagus dari daerah lain, termasuk Kota Bogor.
Karena itu saya usulkan untuk dilakukan pengkajian saja, apalagi sifatnya mendesak. “Seperti yang disampaikan ketua Badan legislasi DPRD, kalau bisa revisi Perda ini dipercepat, hubungannya dengan pemasukan PAD, khususnya pajak dan retribusi,” katanya.
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kota Parepare Suriani SH mengatakan ke 14 perda yang akan direvisi yang terakhir pengelolaan barang milik daerah tahun 2017, kalau bisa dibahas sekali saja, karena pada prinsipinya satu, semua yang ada berbunyi Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD). “Kalau bisa dibahas sekali saja, sebab hanya pergantian nama dinas yang tercantum pada isi Perda,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala BKD Kota Parepare H Nasorong SSos MH mengatakan secepatnya dilakukan revisi, kalau perlu dilakukan konsultasi dengan daerah lain atas revisi perda ini, karena kalau tidak direvisi dalam waktu dekat, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terkendala. “Kami mau secepatnya revisi Perda ini dilakukan, jangan sampai menghambat pemasukan PAD,” terangnya. (parepos/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top