Honorer K2 Diangkat Bertahap – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Honorer K2 Diangkat Bertahap

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Palopo–Ribuan honorer K2 di Luwu Raya berharap kabar menggembirakan dari revisi UU ASN. Semoga revisi yang diusulkan DPR cepat disahkan. BKD Palopo juga berharap demikian. Karena ini pintu masuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Meskipun demikian kemungkinan besar pengangkatan honorer K2 tersebut tak serta merta dilakukan. Meski demikian, kemungkinan besar pengangkatan tak serta seluruhnya diangkat. Bakal diangkat bertahap.

2.623 orang honorer K2 di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo berharap revisi UU ASN akan memperjelas nasib mereka. Informasi yang mereka dapat dari Jakarta, jika revisi UU ASN tersebut disahkan, maka terbukalah peluang mereka untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Ini harapan kami satu-satunya. Semoga pemerintah dan DPR RI cepat menemui kata sepakat,” ujar salah seorang honorer K2 Palopo, Kamis 2 Februari 2017, kemarin.
BKD Kota Palopo sendiri tak bisa berkomentar banyak. Pasalnya, BKD hanya menunggu keputusan dari pusat mengenai pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.

Kepala BKD Kota Palopo, Dahri Saleng, mengatakan, pihaknya terus memonitor kabar dari Jakarta soal revisi UU ASN. ”Tidak ada yang bisa dilakukan, kecuali menunggu keputusan dari pusat,” paparnya.

Ia sangat mengharapkan agar para honorer K2 di Kota Palopo ini dapat secepatnya diangkat menjadi PNS. ”Kami berharap itu. Semoga UU ASN cepat disahkan dan mengakomodir keinginan ribuan honorer K2,” sebutnya.

Mantan kepala BPMP-KB Kota Palopo ini menyebutkan, meskipun demikian kemungkinan besar pengangkatan honorer K2 tersebut tak serta merta dilakukan. ”Ada proses yang harus dilalui seperti melakukan kembali verifikasi berkas K2 berdasarkan juknis dari pusat. Dan tentunya tak serta merta seluruhnya diangkat tapi secara bertahap,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir, SH dalam berbagai kesempatan selalu menekankan kepada para pimpinan SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo agar tidak lagi menerima tenaga honorer baru di instansi yang dipimpin.

BACA JUGA: Kalau Pendapatan Tembus Miliaran
Pasalnya, saat ini jumlah tenaga honorer yang ada di Pemkot Palopo cukup besar, sehingga diwajibkan para pimpinan SKPD dapat menahan diri agar tidak lagi menambah honorer, meskipun itu berasal dari keluarga. “Saya minta kepada pimpinan SKPD agar tidak lagi menambah honorer. Meski itu berasal dari keluarga,” tegas Judas.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya lebih fokus untuk mengakomodir honorer kategori dua (K2). “Jangan sampai honorer yang baru kita terima semakin menyusahkan kita. Itu saja honorer K2 ingin kita selesaikan secepatnya,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan DPR RI sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta penerbitan surat presiden tentang pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tanpa surat presiden, pembahasan revisi UU ASN yang tujuannya mengakomodasi honorer kategori satu (K1) dan K2 menjadi CPNS belum bisa dilaksanakan. “Surat pimpinan DPR sudah diteken dan dikirim. Posisi kami sekarang menunggu Surpres dulu, kemudian menentukan langkah selanjutnya,” kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI, Senin 30 Januari 2017, lalu.

Dia menyebutkan, tanpa surpres, DPR belum bisa melakukan pembahasan dengan pemerintah tentang apa saja yang akan diubah dalam UU ASN. Dalam draft revisi UU ASN, ada lima pasal yang diubah. Namun, menurut politikus Gerindra ini, lima pasal itu bisa menciut menjadi satu atau tiga pasal.

“Tergantung surpres seperti apa. Jumlah pasal?nya bisa berubah, namanya draft-kan. Begitu surpres turun, kami akan membahasnya dengan pemerintah. Kalau pembahasan di panja nggak terlalu lama kok,” ujarnya.

BKD Rasionalisasi Honorer K2

Saat ini, BKD juga tengah melakukan rasionalisasi tenaga honorer K2 dan juga PNS lingkup Pemkot Palopo. Para pimpinan SKPD diminta untuk memasukkan secara tertulis kepada BKD mengenai keadaan pegawai di unit kerjanya, kecukupan, jumlah keseluruhan, jumlah yang dibutuhkan maupun kelebihan pegawai yang ada pada unit kerjanya.
“Ini merupakan konsekuensi atas perubahan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru dan distribusikan sesuai kebutuhan,” kata Dahri, seraya mengharapkan ini merupakan langkah penataan kembali pegawai di masing-masing SKPD agar segala tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat berjalan dengan baik.

BACA JUGA: Polres Palopo Patroli ke Rumah Ibadah
Untuk itu, dengan tegas Dahri menyampaikan kepada pimpinan SKPD baik itu di kelurahan maupun di kecamatan agar menyampaikan laporan pegawainya paling lambat dua hari. Agar BKD dapat segera menganalisis dan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis beban pekerjaan.

”Semakin cepat pimpinan SKPD memasukkan laporannya, semakin cepat pula kami memproses penempatan honorer K2 tersebut. Untuk itu, kami minta agar pimpinan SKPD dapat bekerja cepat,” harapnya.

Saat ditanya mengenai kabar kepala seksi (kasi) ekbang yang berada di kelurahan yang konon mengeluh karena non job, Dahri menjelaskan itu termasuk rasionalisasi pegawai.
”Kami masih melakukan perubahan penempatan, dan dalam pekan ini kami berupaya untuk menyelesaikannya,” tandasnya.

Dari Jakarta dilaporkan, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta seluruh instansi pemerintah. Mulai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera melakukan pemetaan jabatan fungsional dan memetakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya yang memenuhi syarat terkait dengan kebijakan inpassing nasional.

”Langkah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Selanjutnya dapat menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional dan uji kompetensi,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, saat memberikan arahan pada rapat koordinasi inpassing jabatan fungsional di Jakarta, Rabu 1 Februari 2017.

Setiawan mengingatkan, pemetaan jabatan fungsional perlu segera dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Selain itu, inpassing juga perlu dilakukan pemerintah daerah menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak dengan pemangkasan jumlah jabatan struktural.

BACA JUGA: Memanas, Polwan Dikerahkan Amankan Aksi 121
Sementara itu, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Aba Subagja mengatakan, inpassing adalah upaya pemerintah untuk memperkuat organisasi melalui jabatan fungsional. Namun Aba mengingatkan, seseorang yang menduduki jabatan fungsional harus memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi.

Menurut Aba, pemerintah merasa perlu mendorong kuantitas jabatan fungsional dalam mendukung kinerja birokrasi, karena jabatan fungsional adalah tulang punggung organisasi. “Yang perlu diperbanyak itu pekerja, bukan mandornya,” ujarnya.

Ditambahkan Sekretaris Deputi SDM Apratur itu, bahwa dalam melakukan penataan SDM aparatur harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menyebutkan, ada beberapa kategori PNS yang dapat diinpassing. Yang pertama, bagi jabatan pelaksana tetapi belum diangkat menjadi jabatan fungsional. PNS tersebut telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Selanjutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Dan yang terakhir, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Inpassing ini mulai berlaku dua tahun yakni saat Permenpan ditetapkan sampai dengan Desember 2018. Setelah rapat koordinasi, pada bulan Februari 2017 ini kementerian/lembaga dan pemda pembina jabatan fungsional diharapkan supaya segera menyusun tata cara inpassing di instansinya. “Diharapkan, inpassing dapat dilakukan mulai bulan April tahun ini dan selesai Desember 2018,” ujar Aba Subagja.(jpnn-rhm/ary)

Click to comment

The Latest

To Top