Penegakan Disiplin ASN di Polman Tumpul – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Penegakan Disiplin ASN di Polman Tumpul

KOLAKAPOS, Polman–Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) yang dinilai malas. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polman, Abdul Jalil Tahir mengatakan, telah memonitoring ASN yang malas berkantor dimana sebagian dari mereka telah menjalani proses pemberkasan untuk mendapatkan sanksi. “Beberapa oknum ASN indisipliner sebagian besar sudah direkomendasikan sanksi berupa pemecatan,”tegasnya, Senin 23 Januari,saat dikonfirmasi media fajar group diruang pola kantor Bupati Polman.

Meski tidak menyebut jumlahnya, namun pihaknya terus melakukan monitoring terhadap ASN yang malas berkantor. “Undang undang ASN telah menegaskan 46 hari tidak masuk kerja harus dipecat. Meski tidak masuk berturut-turut tetapi kalau di akumulasi sudah mencapai 46 hari tanpa keterangan jelas, maka mereka tetap direkomendasi untuk pemecatan,”ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Polman, Ir H Andi Ismail MSi ketika dikonfirmasi terkait hal itu berharap agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) intensif memberikan laporan mengenai jajarannya yang tidak pernah atau jarang berkantor. Itu dimaksudakan, kata Andi Ismail, agar dapat segera di proses dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat, “Bagaimana kita mau teruskan ke inspektorat kalau laporan dari SKPDnya tidak ada masuk, seharusnya sekretaris SKPD masing-masing aktif melaporkan anggotanya yang malas baru bisa kita tindaki,”ungkapnya.
Senada diungkapkan, Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Polman, Arifuddin Toppo yang mengaku belum mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat terkait ASN malas. Arifuddin mengaku hanya menunggu rekomendasi Inspektorat, karena itu bukan wewenangnya. “Kalau kami hanya menunggu hasil, karena pembinaan pegawai itu dimulai dari SKPD masing-masing, kemudian pembinaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan laporan yang masuk dari sidik jari online dengan absensi yang dikelola pertiga bulan,”jelasnya. Namun untuk level pemberian sanksi, pastinya akan ada penurunan jabatan berdasarkan rekomendasi Inspektorat.
Perihal penegakan disiplin ASN yang dianggap tumpul di Kabupaten Polman, pernah disampaikan wakil rakyat di DPRD Polman. Ketua DPRD Polman, Hamzah Haya bahkan mengaku menyoroti kinerja pemerintah daerah yang masih mentolerir ASN yang malas berkantor. Bahkan, menurutnya ada beberapa ASN yang tidak bekerja selama setahun namun tetap mendapatkan tunjangan. “Ini bukan isu, bahkan di kantor sekretariat DPRD Polman saja ada dua orang PNS yang tidak pernah masuk kerja, apalagi dia punya jabatan. Satu orang itu sudah 23 bulan tidak masuk kantor yang satunya lagi tiga bulan sekali baru masuk, UU ASN sudah jelas 40 hari tidak kerja harus dipecat”,tegasnya. Permasalahan ini sudah kerap disampaikan, baik kepada bupati maupun sekda agar perilaku indisipliner ASN malas, diberikan sanksi tegas sesuai prosedur yang berlaku.(parepos/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top