Kapolres Bombana Bantah Pernyataan Ketua DPRD – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Kapolres Bombana Bantah Pernyataan Ketua DPRD

Kapolres Bombana AKBP Bestari H.Harahap,SIK.MT

Terkait Dukungan Salah Satu Calon Kepala Daerah

KOLAKAPOS, Rumbia–Ketua DPRD, Andi Firman, SE sebelumnya mengatakan bahwa Jajaran Polres Bombana terindikasi mendukung salah satu paslon tertentu pada pelaksanaan Pilkada kabupaten Bombana. Hal itu di utarakannya pada awak media di ruang kerjanya Rabu (1/2).

Indikasi itu didapatkan setelah beberapa kepala desa datang ke DPRD menyampaikan keresahannya akibat pemanggilan dari pihak Kepolisian terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dan seolah-olah diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Tudingan yang dilontarkan Ketua DPRD Andi Firman terkait adanya dukungan dari jajaran Polres Bombana kepada salah satu Paslon langsung dibantah oleh Kapolres Bombana AKBP Bestari Harahap.

Menurut Bastari selain pengamanan yang dilakukan oleh pihaknya menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, juga pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan berdasasarkan laporan masyarakat mengenai penyalagunaan anggaran dana desa. “Proses penyelidikan atau klarifikasi ini sudah dilakukan jauh hari sebelumnya,”tuturnya.

Ia membeberkan saat ini ada tiga kepala desa yang dilaporkan secara tertulis oleh warganya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2016 dan pihaknya sedang melakukan penyelidikan, terkait mengenai intimidasi atau mengarahkan untuk mendukung salah satu Paslon itu tidak benar. “Kami tidak melakukan hal tersebut karena organisasi dan anggota kepolisian dalam konstalasinya adalah menjaga netralitas yang merupakan alat negara sebagai penegak hukum dan pelayanan masyarakat,”ungkap Alumni Akpol 1999 itu.

Menyoal acuan hukum untuk memproses tiga Kades yang dilaporkan tersebut kata Bestari,tidak harus mengacu pada UU No 31/1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 yaitu mengharuskan penyidik kasus Tipikor mengajukan data yang nyata dan berkepastian serta dibuat oleh institusi yang berkompoten dan kapabel, sesuai dengan Putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016.

Acuan hukum itu hanya berlaku bila salah satu paslon yang diproses,tetapi ini kan Kades,tidak ikut serta dalam kompetisi,jadi dimana relefansinya,lagi pula acuan hukum itu belum berlaku karena masih dalam proses penyelidikan.

“Tentu dengan permasalahan ini kami siap untuk dipanggil oleh DPRD terkait aduan tersebut dan kami siap untuk menjelaskannya,”tuturnya(K6/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top