MTI: Truk Harus Dibuatkan Rute Khusus – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

MTI: Truk Harus Dibuatkan Rute Khusus

KOLAKAPOS, Makassar–Maraknya truk beroperasi saat jam sibuk dalam wilayah Kota Makassar sangat rawan menyebabkan kecelakaan lalulintas. Ukurannya yang besar dan panjang tidak sebanding dengan kondisi jalan.
Akibatnya, kecelakaan lalulintas (lakalantas) yang dipicu oleh truk kian sering terjadi. Terakhir, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Senin siang (26/12). Seorang mahasiswi Universitas Negeri Makassar (UNM), Rezky Wahyuni menjemput ajal di jalan raya setelah tergilas truk pengangkut kontainer 14 roda. Setiap kali terjadi lakalantas yang dipicu truk dan merenggut jiwa manusia, Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 94 tahun 2013 kembali mendapat sorotan. Regulasi yang mengatur larangan truk beroperasi di jalan-jalan dalam wilayah Kota Makassar itu dinilai tak efektif.  Faktanya, masih banyak truk roda enam hingga 10 bebas berseliweran. Baik pada pagi hari maupun sore. Operasionalnya mengancam keselamatan pengendara lain, khususnya sepeda motor. Persoalan ini ternyata menjadi pemikiran Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Ia meminta agar operasional truk dalam kota perlu diatur secara tegas. “Yah, itu perlu diatur dengan baik,” ujarnya kemarin. Dia menekankan agar Pemkot Makassar lebih tegas menyikapi persoalan itu. Apalagi memang sudah ada aturannya.Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar punya alasan tersendiri terkait kian maraknya truk beroperasi. ”Dalam Perwali Nomor 94 tahun 2013, tidak mengatur larangan aktivitas truk bermuatan bahan pokok dan material beroperasi di dalam kota. Karena itu, kita akan segera melakukan revisi,” kata Mario Said, Pelaksana Tugas (Plt) Kadishub Makassar, kemarin. Rencananya, bulan Januari 2017 mendatang pembahasan terkait revisi tersebut sudah dilakukan. Dishub Makassar akan duduk bersama dengan pihak terkait. Yang dibahas terkait jalur khusus untuk truk, jenisnya maupun waktu operasi. ”Awal tahun depan, mungkin Januari kita sudah rapatkan. Hasil rapat itulah yang kita usulkan ke dewan untuk dilakukan perubahan terhadap regulasi yang sudah ada,” terang Mario. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulsel, Lambang Basri mengatakan, larangan truk dalam kota pada jam-jam tertentu sebenarnya sudah ada perwalinya. Hanya saja, aturan tersebut kerap diabaikan karena pengawasan dan penerapan sanksi yang diberlakukan tidak maksimal. Sebenarnya, lanjut Lambang Basri, jika ada truk yang akan masuk Makassar pada jam-jam terlarang, bisa minta izin secara khusus. Bukannya melakukan pelanggaran. ”Pemkot jangan tegakkan aturan setengah-setengah. Artinya, nanti ada ribut-ribut, kecelakaan misalnya, baru melakukan pengawasan. Kesinambungan penegakan aturan harus dijaga,” ungkap Lambang.
Idealnya, di kawasan kota besar seperti Makassar, sudah ada jalan tersendiri untuk kendaraan-kendaraan besar. Jalan itu tidak bisa digunakan kendaraan roda dua. Dia melanjutkan, truk-truk seharusnya dibuatkan rute. Misalnya dari pelabuhan langsung ke Kawasan Industri dan pergudangan Makassar (KIMA). Nanti dari KIMA, jika ada barang yang mau didistribusikan masuk kota, menggunakan mobil truk kecil seperti mobil box. Usulan Lambang Basri senada dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rudi Pieter Goni (RPG). Legislator PDIP ini menilai, truk adalah kebutuhan pembangunan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara penuh dan jelas. “Sebagai moda transportasi, truk sangat diperlukan. Namun, dibutuhkan rekayasa lalulintas yang cermat dan akurat dalam operasionalnya. Juga mempertimbangkan jalan-jalan yang akan dilalui. Termasuk daya tahan jalan dan juga lebarnya,” ujar RPG, kemarin. Dijelaskan, Makassar dan kota-kota besar di Sulsel harus hadir bersamaan dengan pembangunan, sehingga tidak terasa sempit dan padat. “Untuk itu, pemprov bersama Pemkot Makassar dan Gowa perlu duduk bersama mengatur jalur yang dibutuhkan dan dipersipkan petugas-petugas untuk mendukung opersional truk,” ujar mantan anggota DPRD Makassar dari PDIP ini.
Legislator Sulsel lainnya dari Partai Golkar Sulsel, HA Kadir Halid setuju bila ada regulasi yang mengatur tentang masa beroperasinya truk besar di dalam kota. “Saya setuju bila truk tidak boleh masuk pada siang hari. Malam hari baru dapat dipersilakan,” kata Kadir Halid. Pengawasan dari Dishub Makassar menjadi catatan khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Dishub dinilai lemah dalam melakukan penindakan di lapangan. Selain itu, Perwali Nomor 94/2013 juga tak dilaksanakan. ”Seharusnya, peraturan yang dibuat bukan sekadar tinta hitam di atas kertas. Aturan harus ditegakkan. Tindak mereka yang melanggar. Jangan dibiarkan,” tegas Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, kemarin. Sebagai wakil rakyat, legislator Fraksi PPP ini sepakat jika ada palang atau portal yang dipasang di sejumlah titik akses masuk ke Makassar. Namun, hal itu tidak pernah terealisasi hingga saat ini. Fasruddin melihat, langkah penertiban dan pemeriksaan muatan truk yang melebihi tonase yang dilakukan selama ini hanya terkesan sebagai pencitraan. Petugas di lapangan juga diindikasikan ‘pilih kasih’. Ada yang dibiarkan bebas masuk kota di saat yang lain dilarang. ”Kita ingin menagih komitmen wali kota untuk menghentikan truk bermuatan berat di wilayah perbatasan. Karena ini aturan, maka mari kita dukung agar ditegakkan. Jangan ada yang dibebaskan, sementara ada yang lain dikenakan denda,” tandasnya.
Anggota Komisi B, Basdir sepakat dengan Fasruddin. Perwali yang sudah ada harus diterapkan. Truk dilarang beroperasi pada siang hari. ”Dishub dan Satpol PP harusnya bekerja sama melakukan penertiban. Sopir truk yang membandel agar ditindak,” cetusnya.
Jika tidak ada respons dari Pemkot Makassar terkait penanganan masalah ini, Basdir berjanji memanggil secara khusus Dishub. Pimpinan dan personel instansi tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya.
Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto meminta kepada Dishub untuk menegakkan aturan yang melarang aktifitas truk beroperasi di dalam kota pagi hingga sore hari. Ketegasan dari aparat Dishub sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran secara terus menerus. “Saya sudah minta ke Dishub Makassar untuk segera menindak tegas sopir truk dan menegakkan aturan yang ada,” tandasnya.(bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top