Imigrasi Palopo Terkendala SDM – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Imigrasi Palopo Terkendala SDM

KOLAKAPOS, Palopo–Jumlah kunjungan warga negara asing (WNA) ke Indonesia diperkirakan akan meningkat. Terutama dari 169 negara yang diberi kelonggaran bebas visa. Kalau fasilitas ini disalahgunakan, bisa jadi ancaman. Apalagi kantor imigrasi Palopo yang membawahi Luwu Raya dan Toraja terbatas sumber daya manusia (SDM). Kantor Imigrasi Kelas III Palopo hanya memiliki delapan petugas. Padahal, wilayah kerjanya meliputi tujuh kabupaten/kota. Di antaranya Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Kota Palopo. Untung saja, Imigrasi Palopo melakukan kerjasama dengan intelijen. Baik dari Bais, BIN, TNI maupun kepolisian. ”Kami juga minta keaktifan dari instansi paling bawah. Yakni RT/RW dan lurah. Agar tidak berdiam diri apabila mendapati ada WNA yang mencurigakan berada di wilayahnya,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Palopo, Samuel Toba, kepada Palopo Pos, Kamis 22 Desember 2016. Menurutnya, penerapan bebas visa terhadap warga 169 negara yang hendak masuk Indonesia merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan imigrasi hanyalah pelaksana kebijakan itu. ”Kami hanya pelaksana di lapangan. Kita hanya melaksanakan kebijakan saja sesuai arahan dari pimpinan,” sebut dia. Ia menyebut, dari 205 negara berdaulat yang diakui PBB, 169 diantaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 02 Maret lalu. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengamanatkan, Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
Penerima Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk melalui 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut, dan udara. Orang asing penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Untuk mengawal Perpres ini, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo juga harus melakukan pengawasan. Pengawasan ketat dilakukan terhadap orang asing yang menyalahgunakan bebas Visa itu. Pernah terjadi di Palopo, namun cepat ditindaklanjuti. WNA asal China kena deportasi. Dia juga mengatakan, pengawasan ini juga dilakukan, untuk mencegah niat-niat dari WNA memanfaatkan keringanan yang diberikan. “Kemarin ada kasus, ada WNA asal China berjualan di pasar sentral Palopo, ternyata mereka sudah lama berakifitas di sana. Bahkan sudah ada yang bisa berbahasa Indonesia. Kita khawatirkan, jika mereka sudah pandai berhasa Indonesia, sudah akrab dengan pribumi dan sudah mengetahui seluk beluk di Palopo, mereka kemudian membuat akte lahir Indonesia, KK bahkan KTP Indonesia. Ini yang patut kita waspadai bersama,” sebutnya. Khusus di wilayah kerjanya, Samuel memang mengakui ada tenaga kerjas asing, tetapi sifatnya resmi. Itu berada di Luwu Timur, tepatnya di Sorowako. Orang asing di sana berasal dari Eropa. Sedangkan pabrik kopi yang ada di Toraja, orang asingnya berasal dari Jepang. “Mereka itu resmi,” tambahnya. Terkait orang asing dari 169 negara yang bebas Visa masuk ke Indonesia, kata Samuel, apabila melewati batas 30 hari, maka akan disanksi. ”Sanksinya kena denda sebesar Rp300 ribu per hari,” tandas Samuel. Samuel juga mendengar suara-suara yang medesak pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa terhadap 169 negara. Seperti dari Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Tato Juliadin Hidayawan termasuk yang mendukung evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan mulai Maret 2016 itu.
“Ya untuk sementara mungkin harus ada evaluasi dulu ya, kita lihat dulu setahun, dua tahun ke depan,” ujarnya, Rabu. Karenanya Tato mengharapkan jumlah pegawai imigrasi yang bertugas mengawasi WNA pun perlu ditingkatkan. “Harus ada (penambahan pegawai, red). Ini sudah dipikirkan Kemenkumham, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi,” sebutnya. Namun, sambungnya, imigrasi saat ini cukup terbantu dengan keberadaan tim pengawas orang asing (Timpora) yang melibatkan Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta dinas tenaga kerja pemerintah daerah. “Setiap kantor imigrasi se-Indonesia ada timpora. Jadi kita kerja sama, saling tukar informasi, operasi gabungan,” pungkas Tato. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) DKI Jakarta Endang Sudirman menyatakan, kebijakan bebas visa yang berlaku sejak 2015 lalu perlu diikuti penanganan khusus. Pasalnya, kebijakan yang berlaku sejak lahirnya Peraturan Presiden Nomor 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan itu membuat jumlah warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia meningkat drastis. “Dengan adanya bebas visa, tentunya gelombang warga negara asing datang ke Indonesia lebih banyak. Yakin saya lebih banyak. Karena itu butuh penanganan khusus,” ujar Endang pada diskusi ‘Menakar Penyalahgunaan Izin Imigrasi Terhadap Ketahanan Nasional di Jakarta, Rabu 21 Desember 2016. Sebagaimana diketahui, mulanya pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 memberi fasilitas bebas visa kunjungan kepada 45 negara. Selanjutnya pada 8 September 2015, ada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 yang berisi penambahan negara yang memperoleh fasilitas bebas visa. Jumlahnya meningkat menjadi 90 negara. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Namun sejak Maret 2016, jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa bertambah lagi Jumlahnya menjadi 169 negara. Namun, ada juga Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang mengatur bebas visa kunjungan hanya berlaku 30 hari. Masa berlaku visa bebas kunjungan tidak bisa diperpanjang ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
Karenanya, kata endang, imigrasi juga harus meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang menyalahi aturan keimigrasian. Sayangnya, penambahan tenaga pengawas itu terbentur kebijakan moratorium PNS. Selain itu, sambung Endang, kebijakan bebas visa juga berdampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola Kemenkumham. “Dengan adanya bebas visa ini, yang jelas penerimaan negara bukan pajak untuk keimigrasian semakin menurun,” pungkas Endang.(jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top