Sekda Jenderalnya PNS – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Sekda Jenderalnya PNS

Foto bersama Bupati Konut DR.Ir.H.Ruksamin,M.Si dengan Wakil Bupati Konut Raup, S. Ag dengan Sekda Konut dr. H. Martaya K Supardi,SH,.M. Ph. Bersama Isteri, Wakil ketua DPRD Konut I Made Tarubuana, Kapolsek Asera AKP Muh.Basir,SH.(Doc. Andi Jumawi)

Ruksamin Lantik Sekda Konut

KOLAKAPOS, Wanggudu–Bupati Konawe Utara H. Ruksamin, kemarin,melantikMartaya K Supardi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).  Bupati Konut pada kesempatan itu mengatakan, terima kasihnya kepada para pejabat lingkup pemkab Konawe Utara yang sempat hadir pada kegiatan di Aula Konasara. Menurut, pelantikan ini berdasarkan lima surat, pertama surat Bupati Konut No. 526/17/12/2015 perihal penyampaian nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama kepada Gubernur Sultra. Kemudian dilakukan seleksi, lahirlah surat kedua keputusan Panitia Seleksi (PANSEL) calon pejabat pimpinan tinggi pratama No. 002/Pansel, ketiga surat Gubernur Sultra Nomor. 133.74/4715 tgl 31 Oktober 2015 perihal rekomendasi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sekretaris daerah. Disinilah, katanya, sempat diprotes bahkan ada yang mau demo. Soal ini, kata Ruksamin, ia tidak mau jelaskan dulu, dan dipanggilahl kepala BKD dan pelaksana Sekda secara bersama-sama tolong ke Jakarta untuk konsultasi. Meski sudah ada rekomendasi dari Gubernur, bukan saya tidak menghargai perintah bapak Gubernur tetapi saya mengambil prinsip kehati-hatian dengan berubahnya UU dan berlakunya UU Nomor 23 tentang pemerintah daerah, makanya saya heran tiba tiba ada gonjang ganjing bahwa besok ada pelantikan Sekda, saya aja yang mau tandatangan dan melantik belum tahu, kami senantiasa diskusi, ungkapnya. Setelah itu beberapa hari kemudian datang surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor. 132/9562/okta tanggal 29 November 2016 tentang pelantikan dan pengangkatan Sekda Konawe Utara secara khusus surat kita dijawab, tapi saya belum mengambil sikap, kami berdiskusi rapat berdua dengan bapak wakil Bupati, masih ada ruang masih ada cela ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lagi, terang Ruksamin. Lanjut dia kami ke KASN yang biasa memberikan teguran bahkan hukuman baik secara tertulis baik itu sifatnya administratif kepada pimpinan daerah atau yang mungkin yang menyangkut persoalan ASN, terangnya. Setelah surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2338/KASN/12/2016 tanggal 9 Desember 2016, perihal rekomendasi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda Konut maka saya sudah cukup sampai disana, kemana lagi saya mau bertanya selain kepada rumput yang bergoyang, ucapnya sambil melemparkan senyumnya. Masih kata Ruksamin, tadi malam setelah Yasiinan saya kembali diskusikan dengan bapak wakil untuk kegiatan pada hari ini untuk segera dilaksankannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda agar ke depan tak ada lagi yang menjadi beban kita, jelasnya. Kepada Sekda yang baru dilantik, Ruksamin menekankan bahwa selain sumpah jabatan yang saudara ucapkan ada beberapa point fakta integritas itu yang saya inginkan saudara laksanakan, saudara tidak boleh bermain-main dengan keputusan politik laksanakan tugas saudara sesuai dengan aparat sipil negara. ” Anda jenderalnya PNS di Kabupaten Konawe Utara,” jelas bupati. Dijelaskan, kadangkala kita tidak bisa pisahkan PNS ikut terlibat dalam permainan politik, kalau bupati wakil bupati memang jabatan politik tetapi kalau Sekda, Kepala Dinas apa semua tunggu perintah dan gaji berdasarkan aturan perundang-undangan. Diingatkan, kepada Sekda, saudara adalah jenderalnya PNS di Konawe Utara, sering kita jalan lalu lalang mulai dari ujung Tondowatu sampai ke ujung Tetewatu coba perhatikan satu persatu kondisi rumah warga kita yang ada di sepanjang jalan. Bagaimana kondisi perekonomian mereka tolong dijawab, implementasikan dalam pelayanan publik saudara, jangan orang dari Tetewatu datang dua tiga kali masih dipersulit padahal hanya persoalan KTP, berapa kali pulang balek berapa tenaga di keluarkan berapa biaya, berapa waktu yang hilang untuk itu, andaikan dibalik saudara yang menjadi mereka dan mereka yang menjadi saudara apa kata saudara dalam memberikan pelayanan seperti itu, tegasnya. Iapun mencontohkan salah satu dinas yakni Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata pernah curhat sama saya, Pak kenapa tidak ada dana DAK saya, bagaimana mau ada dana DAK sudah proposal yang kita kirim kesana tidak ada nomornya didalam surat tersebut. Kalau hanya Ruksamin yang bertanda tangan disitu tidak ada masalah tapi Bupati Konawe Utara, ada lambang garuda disana ini tanggung jawab saudara Sekda sebagai Jenderal PNS . Hal semacam ini jangan terulang lagi, ungkapnya lagi. Saya periksa paraf lengkap semua, stempel tapi kok di stempel tidak di nomor, gak apa apa ini saya buka aja supaya gak menjadi polemik internal. Cerita bupati lagi, pernah juga pejabat sekda, surat tugas yang saya keluarkan ditindis lagi oleh plt sekda, lalu saya panggil Plt Sekda pada saat itu dihadapan bapak wakil bupati, berarti lebih hebat dong plt sekda daripada bupati, jadi saya minta ini tak boleh terjadi lagi dan yang boleh menandatangani nota tugas hanya bupati dan wakil bupati, ungkapnya.  Dalam kegiatan ini, Bupati Konut, H. Ruksamin juga menyampaikan hal terkait absen sidik jari untuk tahun 2017 dan PNS akan diberikan tunjangan bagi pegawai yang disiplin dalam bekerja minimal 200 ribu rupiah, tunjangan kinerja ini menurutnya perlu dukungan penuh dari Aparat Sipil Negara yang dalam bekerja supaya dalam absensi sidik jari agar tidak terjadi lagi kekeliruan karena baru beberapa hari ini ada enam kantor yang sudah memiliki absen sidik jari dan sudah ada ASN yang meminta keluar daerah dan ini menandakan mereka di Konut ini tak mau mengikuti apa yang kita programkan dan sekali lagi saya tekankan bahwa di Konawe Utara ini bukan tempat mencari jabatan namun tempat kita mengabdi dan memberikan pelayanan kepada rakyat untuk kemajuan daerah kita ini, pungkas H. Ruksamin Bupati Konut. (K7/c/hen)

 

Click to comment

The Latest

To Top