Ada Honorer Fiktif di Pemkot Makassar – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Ada Honorer Fiktif di Pemkot Makassar

KOLAKAPOS, Makassar–Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto ternyata mengetahui jika sampai saat masih ada pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang fiktif alias tidak pernah bertugas.

Menurut Danny sapaan akrabnya, keberadaan pegawai honorer fiktif di pemerintah kota sudah diketahui beberapa bulan terakhir. Hanya saja, dirinya belum ingin membeberkan terlalu jauh jumlah honorer siluman karena masih dalam pengumpulan dan pendalaman data.
“Saya sudah tahu itu kalau ada pegawai honorer yang terdata, tapi tidak aktif bekerja atau berkantor. Itu saya masih kumpulkan semua data-datanya terkhusus dari BKD Makassar. Jelasnya tahun depan pasti sudah berubah,” janji Danny.
Bahkan alasan Danny yang belum menaikkan gaji honorer sebesar Rp200 ribu karena banyaknya pegawai honorer siluman terdata di pemerintah kota.
“Itumi kenapa saya belum naikkan gajinya pegawai honorer karena saya mau habiskan dulu ini honorer fiktif, karena jumlahnya ini banyak sekali,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar juga mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penghapusan nama-nama tenaga honorer fiktif di akhir tahun ini.
Sekretaris Komisi C DPRD Makasssar, M Yunus mengatakan separuh dari sekitar 4.500 orang tenaga honorer yang ada di lingkup pemerintahan Makassar fiktif. Ia menduga ada keterlibatan oknum pejabat tertentu memasukkan nama honorer untuk menikmati tunjangan honorer sebesar Rp500.000 per bulan.
“Kalau absensi benar-benar dijalankan maka hanya sekitar 2.500 tenaga honorer aktif dan bekerja pemot, selebihnya malas dan fiktif,” ujarnya di DPRD Makassar, kemarin.
Lanjut Legislator Fraksi Hanura itu mencontohkan, seperti pegawai yang dipekerjakan Pemkot Makassar di mess atau asrama yang ada di Jakarta sekitar 20 orang lebih. Yang aktif hanya tujuh orang didalamnya ada sopir, cleaning service.
Sementara tenaga honorer lainnya menurut Yunus tinggal di Makassar mereka hanya numpang terdaftar, tapi tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Yunus menyayangkan perbuatan kongkalikong itu tidak ditindak tegas dengan pemberhentian hubungan kerja, serta pemberian sanksi bagi pimpinan SKPD yang bertanggungjawab langsung.
“Ini salah satu bukti jika data tenaga honorer saat ini itu fiktif, sehingga harus dicek kembali dan dipangkas,” tegasnya.
Selain itu, tambah Yunus, dorongan badan anggaran agar tenaga honorer fiktif dipangkas hanya untuk mensejahterakan honorer yang betul-betul mengabdi kepada negara. Menurut dia, pemerintah harus memberikan reword kepada honorer yang melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. “Jika tenaga honorer malas dan fiktif dipangkas maka yang aktif bekerja dapat dinaikkan gajinya menjadi Rp1 juta perbulannya dan pemkot bisa berikan reword kepada honorer yang melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik,” tutupnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara turut mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pengecekan data serta memeriksa absen pegawai honorer. “Jangan sampai tenaga honorer kita sama dengan yang ada di mess pemkot di Jakarta, terdaftar saja namun tidak bekerja itu merugikan negara,” ucapnya. (fmc)

Click to comment

The Latest

To Top