Komisi II Soroti Lahan 55 Hektare Bermasalah – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Komisi II Soroti Lahan 55 Hektare Bermasalah

KOLAKAPOS, Makassar–Komisi II DPR RI menyoroti permasalahan lahan seluas 55 hektare di Kecamatan Manggala yang tak kunjung usai. Dari 55 hektare itu, sekitar 21 hektare tercatat sebagai lahan milik Pemprov Sulsel.

Lahan yang diklaim pemprov di lokasi itu pernah akan ditempati untuk membangun rusunawa PNS namun karena status lahan tersebut bersoal, pembangunan rumah susun sewa dialihkan ke Baddoka.
Salah seorang anggota Komisi II DPR RI dari PDIP, Arteria Dahlan menekankan agar persoalan ini segera dituntaskan.
Dia meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) jadi pelopor di garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dia tidak mau hanya berfungsi sebagai tukang catat.
“BPN harus kerja maksimal. Jangan hanya jadi tukang catat. Saya katakan kalian berhenti di sini. Tak bisa kita bekerja kalau begitu. Bagaimana mau laksanakan fungsi pelayanan publik masalah pertanahan,” ungkap Arteria.
Dia meminta semua persoalan sengketa tanah harus diselesaikan dan jangan hanya di pengadilan, karena masyarakat kecil yang berurusan dengan itu akan kalah, mereka tidak punya uang.
“Persoalan tanah harus diselesaikan dengan hati nurani dan akal sehat. Kalau di pengadilan, rakyat-lah yang akan kalah, ” ungkapnya.
Arteria mengatakan persoalan ini sudah ditangani menteri dan akan diselesaikan dalam 30 hari.
Salah seorang anggota DPR RI lainnya, Mukhtar Tompo juga menegaskan, selama kasus tanah di Manggala bersoal dan belum diselesaikan dengan baik, jangan sekali-kali ada oknum nakal yang memanfaatkan situasi dengan membangun di atas lahan tersebut.
Dia juga tak ingin persoalan ini berlarut-larut dan menyeret-nyeret nama gubernur atau wali kota.
Sebenarnya, kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura itu, persoalan lahan di Manggala sudah terang benderang. Sudah ada putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai ke Peninjauan Kembali (PK). Ada tujuh putusan dari pengadilan namun tidak ditindaklanjuti
“Jadi ada pembiaran, ada pengabaian. Coba waktu diganti rugi tidak ada masalah lagi,” jelasnya.
Dia mengaku sudah bertemu menteri dan Dirjen Sengketa Lahan, dan berjanji secepatnya diselesaikan.
Informasi yang dihimpun BKM, lahan seluas 55 hektare di Manggala tersebut banyak diklaim kepemilikannya. Sejumlah instansi mulai BPN, Kementerian Agama, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar.
Menyikapi persoalan itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengatakan, sengketa tanah di Manggala itu merupakan persoalan lama. Dia meminta Biro Hukum untuk membuat kronologisnya dari awal dan berjanji akan menyelesaikan persoalan itu secepatnya.
“Itu kasus sudah lama. Pak Azikin Solthan dan Mukhtar Tompo lebih tahu dari saya. Kita akan selesaikan secepatnya,” jelas Agus. (fmc)

Click to comment

The Latest

To Top