Dewan Buat Regulasi Bagi Pengembang – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Dewan Buat Regulasi Bagi Pengembang

KOLAKAPOS, Makassar–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar akan membuat regulasi baru agar pengembang menyerahkan fasilitas umum dan fassilitas sosial (fasum-fasos) yang menjadi hak pemerintah kota sebanyak 30 persen dari luas lahan yang dikuasai.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali saat ditemui di gedung DPRD Makassar mengatakan, ke depan saat pengembang melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) serta beberapa izin lainnya, maka saat itu fasum-fasos diserahkan ke pemerintah sebagai kewajiban. Jika itu tidak dipenuhi maka permohonan izin tidak akan diproses. “Dengan cara seperti ini maka saya yakin tidak ada lagi pengembang yang bandel menyerahkan fasum-fasosnya. Apalagi ada kasus yang terjadi di para pengembang,” ungkapnya.
Menurut Legislator Fraksi Demokrat itu, langkah tersebut sangat tepat mengingat jumlah pengembang di Makassar hingga saat ini mencapai 400 perusahaan, namun yang menyerahkan fasum-fasosnya sangat sedikit. Bahkan kebanyakan diantara pengembang sulit menyerahkan ke pemerintah kota dengan alasan yang tidak jelas.
“Ini karena harga lahan meningkat, sehingga masyarakat tidak bisa lagi menikmati fasum dan fasos,” katanya.
Lanjut legislator dua periode itu menyebutkan, partisipasi pengembang di Makassar sangat diharapkan agar ruang terbuka hujau dan taman bermain anak dapat mencukupi. Saat ini anak tidak dapat lagi bermain di pemukiman atau di kompleks akibat lahan sudah tidak ada. “Padahal setiap pengembang harus membangun sarana untuk publik baik itu ruang terbuka hijau,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Makassar Masri Tiro menyebutkan, masih banyak pengembang perumahan atau developer yang belum menyerahkan fasum-fasos kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Berdasarkan data pada 2015 lalu terdapat 300 lebih pengembang yang ada di Makassar, namun hanya 15 yang sudah menyerahkan fasum-fasos ke Pemkot Makassar. Jumlah tersebut membuktikan jika sangat minimnya pengembang yang menyerahkan fasum-fasos. “Kami sudah tegasi pengembang hingga bekerja sama dengan BLHD, tapi sangat sulit mereka taat dengan aturan,” ujarnya. (fajar)

Click to comment

The Latest

To Top