APBD 2017, Defisit Rp300 Miliar – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

APBD 2017, Defisit Rp300 Miliar

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah diteken Gubernur Sulsel, Kamis (8/12) lalu di Lantai 3 Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel. Total APBD Sulsel tahun 2017 mendatang sekitar Rp8,865 triliun.

Secara umum, APBD Sulsel tahun depan mengalami defisit sekitar Rp300 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengemukakan dari hasil analisa dan perhitungan, postur belanja APBD lebih besar dibanding pendapatan yang diterima. Hal itulah yang mempengaruhi defisit.
Untuk, alokasi rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2017 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp6,741 triliun lebih atau 74,41 persen. Dan belanja tidak langsung sebesar Rp2,318 trilun lebih atau 25,59 persen dari total belanja yang direncanakan.
Alokasi belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai dengan komponen belanja gaji pokok dan tunjangan PNS yang meningkat secara signifikan. “Memang dengan beban pembayaran gaji dan tunjangan PNS, membuat belanja langsung mengalami pengurangan,” tambahnya.
Terkait belanja hibah sesuai ketentuan perundang-undangan, yang dialokasikan adalah hibah dana BOS, hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2017, serta hibah untuk sarana keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Sementara untuk pendapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 3,67 triliun dan Dana Transfer pusat (DAU, DAK dan Dana perimbangan) Rp5,166 triliun.
Jika dikalkulasi, kata Jufri, ada defisit sebesar Rp300 miliar. Namun dia mmengemukakan defisit itu sifatnya tidak riil karena nantinya akan tertutupi dari anggaran sisa atau Silpa.
Sebenarnya, lanjut Jufri, menurut aturan, defisit diperbolehkan asal tidak melebihi 10 persen dari nilai APBD.
“Jadi range-ny itu bisa sampai 800 miliar defisit jika APBD kita sebesar delapan triliunan. Nah kita defisit sekitar 300 miliaran. Itupun terjadi karena diluar kemampuan kita,” kata Jufri Rahman.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, terkait peningkatan DAU, yaitu dari Rp1.3 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2.2 triliun lebih atau meningkat 62,58 persen. Hal itu tidak sejalan atau tidak signifikan dengan pengalihan/penambahan PNS, mulai guru SMA/SMK dan penyuluh serta polisi kehutanan sebesar 17.571 orang.
Namun kenyataannya, pada tahun 2017 pemerintah pusat hanya mengalokasikan DAU sebesar Rp2.2 triliun lebih, sehingga mengakibatkan PAD menutupi selisih dari kekuranfan alokasi belanja pegawai tersebut.
Namun dia mengaku beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan surat secara tertulis kepada Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti dengan upaya koordinasi yang dilakukan Banggar DPRD bersama TAPD ke Banggar DPR-RI.
“Kita semua harus bijaksana dalam menyikapi masalah DAU ini,”jelasnya. (fajar)

Click to comment

The Latest

To Top