Tiga Pegawai Karantina Dimintai Keterangan – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Tiga Pegawai Karantina Dimintai Keterangan

BERI KETERANGAN. KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I PAREPARE, SRI UTAMI, SAAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA AWAK MEDIA, TERKAIT ADANYA OPERASI TANGKAP DI PELABUHAN NUSANTARA, RABU, 7 DESEMBER.

Terkait Dugaan Pungli

KOLAKAPOS, Parepare–Tiga pegawai dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare diminta keterangan di Polres Parepare, Rabu, 7 Desember. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan praktik pungli saat proses pemeriksaan barang yang masuk di Pelabuhan Nusantara dan Cappa Ujung,
Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare, Sri Utami, membantah ada stafnya yang diperiksa polisi. Hanya dimintai keterangan.
“Sama sekali tidak ada yang diamankan, mereka dari kami hanya dimintai keterangan. Jadi tim dari Polda Sulsel, kebetulan hari ini langsung ke Kabupaten Pinrang dan diserahkan di Polres, makanya kami tadi dipanggil ke situ,” katanya.
Dia mengakui, ada tim dari Polda sekitar 10 orang, mereka datang ke Kota Parepare, melihat dan mengecek seperti apa sebenarnya pelayanan perkarantinaan di Pelabuhan Nusantara Parepare.
“Alhamdulilah kita sudah terapkan sesuai prosedur, mereka tidak mendapatkan satupun bukti bahwa kita ada praktik pungli di sini. Kita bekerja sesuai aturan. Kita perlihatkan berapa tarifnya, jadi kita nggak ada sama sekali diterima di luar yang ditentukan aturan,” katanya.
Dia mengaku, pihaknya malah minta dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.
“Masih ada pengurus barang di karantina belum patuh, kita malah minta bantuan agar melapor ke karantina supaya mereka lebih patuh lagi. Semua warga kita arahkan di pelayanan di lantai dua. Semua permohonan di situ kita layani, kita periksa barangnya, di situ kita baru bayar sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Dia menambahkan, petugas karantina tugasnya berat dan sudah diatur dalam UU nomor 16 2012 dan PP 14 tahun 2002 tentang pengamanan karantina.
“Kalau kita mengirim sayuran atau daging ayam ke Kalimantan, ada yang busuk atau ada yang berpenyakit, kita dikomplain, jadi memang masyarakat harus diperiksa dan tarifnya jelas. Masyarakat Kalimantan bergantung pada kita. Telur, ayam dan sapi datangnya dari di Sulsel,” katanya.
Kapolres Parepare AKBP Pria Budi saat ditemui di kantornya, mengatakan, tim Saber Pungli Polda turun ke Parepare, terkait adanya laporan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari temuan 7 sertifikat yang diduga palsu yang dipegang warga.
Mengenai adanya oknum yang diamankan tim Saber Polda Sulsel, terkait dugaan adanya oknum yang diamankan terkait pungli, Pria enggan memberikan keterangan banyak.
“Itu di luar sepengetahuan saya. Siapa yang temukan di mana ditemukan dan saya sama sekali tidak tahu masalah itu. Kalau memang ada ya, silakan cek sendiri karena itu urusan Polda,” katanya.
Informasi yang dihimpun, tim OTT OPP Ditreskrimum Polda Sulsel melakukan penindakan terhadap oknum AG, Selasa, 6 Desember, malam. Ia diduga menjadi penghubung dalam menerbitkan sertifikat yang diduga tidak sesuai prosedur.
Polisi juga menindak MO, petugas yang diduga menerbitkan sertifikasi tidak sesuai prosedur, dimana setiap penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan antar area diatur dalam ketentuan PPRI no 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada stasiun Karantina klas I Parepare.
Selain itu, oknum petugas yang bertugas tidak melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik muatan kendaraan pengangkut hasil tanaman yang melalui penyeberangan dan tidak melakukan pemeriksaan laboratorium.
Saat OTT, petugas mengamankan uang tunai sebesar Rp 206.000, buku kontrol kantor, 3 bundel arsip sertifikat kesehatan tumbuhan antar area yg telah dikeluarkan, dan 1 lembar catatan pesanan diduga fiktif. Kasus ini, diserahkan ke Polres Parepare.

Saber Pungli
Sementara itu, AKBP Pria Budi, mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan bentuk tim Saber Pungli yang melibatkan pihak TNI-Polri dan ASN.
“Kami sudah bentuk anggotanya, hanya saja kami masih menunggu tanda tangan Pak Wali Kota Parepare,” katanya.
Menurutnya, Tim Saber tersebut akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim Saber Pungli akan bekerja secara profesional. “Siapapun yang ditemukan akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. (fmc)

Click to comment

The Latest

To Top