Dana Aspirasi, Sejahterakan Rakyat atau Wakil Rakyat ? – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Dana Aspirasi, Sejahterakan Rakyat atau Wakil Rakyat ?

KOLAKAPOS, Makassar–Maraknya penyalagunaan dana aspirasi di DPRD bukan lagi rahasia. Padahal, dana aspirasi merupakan dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan DPRD dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan rakyat terkait permasalahan masyarakat, seperti infrastruktur dan suprastruktur yang ada di daerah pemilihan anggota legislatif tersebut.

Dana aspirasi Dewan seperti dua mata pisau yang berbeda. Disatu sisi, dana tersebut benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat, ataukah untuk para anggota dewan itu sendiri. hal tersebut terlihat dengan banyaknya kasus penyelewangan dana Aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mengatakan, dana aspirasi dewan yang dianggarkan tiap tahun itu perlu terukur penggunannya. “Mulai dari besaran anggaran per-anggota dewan, untuk kegiatan apa, dan bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran itu perlu terukur penggunaannya,” jelas Staf Peneliti ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi.
Terkait seberapa efektif dana aspirasi tersebut mendukung pembangunan serta kesejahteraan rakyat, Wiwin menilai itu kurang efektif. “Tentu saja kurang efektif. Terkesan formalitas. Tidak menyelesaikan kebutuhan dasar konstituen,” lanjut Wiwin.
Pihaknya menilai, dana aspirasi dewan sama sekali tidak menjawab permasalahan. “Bagaimana hak-hak dasar konstituen seperti, sandang, pangan dan papan itu diperjuangkan oleh legislatornya,” kata Wiwin.
Sementara itu, Kepala seksi penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar Salahuddin menjelaskan, sejauh ini
baru kasus dana aspirasi dewan di Kabupaten Jeneponto yang sementara berjalan, dengan jumlah penggunaan dana aspirasi tahun anggaran 2012 sebesar Rp 16 miliar lebih. “Kita baru-baru ini telah melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan terkait kasus Dana asipasi Jenoponto,” terang Salahuddin.
Kejaksaan juga telah menetapkan enam orang tersangka, lima yang saat ini sudah dalam penuntutan di pengadilan tindak pidana Korupsi. Mereka adalah anggota DPRD Jeneponto, Burhanuddin, Alamzah Mahadi Kulle, Syamsuddin, Bunsuhari Baso Tika, Andi Mappatunru, dan Staf PU Jeneponto Adnan.
“Kita memiliki Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) . Seluruh SKPD atau satuan kerja yang mengelola dana negara tersebut bisa meminta pendampingan kepada pihak kejaksaan melalui tim TP4D. Program ini bisa memberikan pendapat hukum, terkait bagaimana pemanfaatan hukum yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara,” urainya.
Salahuddin menambahkan, sejauh ini TP4D sudah berjalan tahun 2016 ini. Bahkan, pihaknya sudah mendampingi beberapa instansi pemerintahan dalam melakukan pelayanan. “Bagi yang didampingi, mereka juga harus terbuka. Karena jika tidak terbuka dan memiliki kesalahan, itu diluar tanggungjawab kita. Kita memberikan jika diminta, jika tidak meminta dianggap masalah itu tidak ada, namun jika ada temuan itu konteksnya lain lagi,” katanya.
Terkait hal tersebut, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla mengatakan, dana aspirasi anggota DPRD mesti dikelola secara transparan. “Saya pikir dana aspirasi itu mesti dikelola secara baik dan transparan, karena dana aspirasi adalah dana program yang mesti dijalankan oleh tiap anggota DPRD,” kata Adi.
Adi menilai, dengan adanya beberapa kasus dana aspirasi yang dikorupsi oleh anggota DPRD adalah sebuah bukti bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak dikelola secara baik. “Dana aspirasi itu digunakan untuk melakukan pertemuan dengan konstituen untuk menyerap aspirasi dari arus bawah,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Adi, secara etika politik, Anggota DPR yang melakukan korupsi tidak pantas untuk dipilih kembali pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang. “Kalau dilihat dari sisi etika politik, korupsi dana aspirasi oleh anggota DPR itu sudah tidak mencerminkan moral yang baik, sehingga konsekuensinya tentu akan berpotensi untuk tidak dipilih kembali pada Pileg,” jelasnya.
Adi juga berharap, agar Partai Politik melakukan pengawasan kepada kadernya yang duduk sebagai wakil rakyat. Pasalnya, kata dia, salah satu faktor penyebab adanya kasus penyelewang dana aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan karena kurangnya pengawasan. “Semua pihak mesti terlibat untuk memberikan pengawasan, terkhusus kepada partai politik tempat anggota dewan tersebut berproses. Saya pikir selama ini pengawasan yang dilakukan oleh partai itu sangat minim terhadap kadernya, terutama kepada kader yang telah menjadi anggota DPR,” paparnya.
Senada dengan itu, Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan (Sulsel) Musaddaq menjelaskan, Dana aspirasi sangat rawan akan terjadinya korupsi. Pasalnya, konsep ataupun aturan yang mengaturnya sangat rendah, sehingga mudah saja untuk dialihkan penggunaannya. Dimana, kasus korupsi dana aspirasi telah banyak terjadi dibeberapa daerah. “Dana aspirasi itukan kenapa rawan di korupsi karena akuntabilitasnya rendah, dana aspirasi itukan untuk kepentingan konstituen dan ketika akuntabilitasnya itu rendah dan tidak terbuka memang tingkat korupsinya itu sangat besar. ini sudah ada beberapa kasus didaerah dana aspirasi itu dikorupsi, karena kenpa ini modusnya sangat mudah sekali ketika itu direalisasikan karena boleh saja kalau dia model fisik itu bekerja sama anggota dewan dengan pihak ketiga misalnya,” ungkap Musaddaq, kemarin. Musaddaq menilai, perlu ada perubahan dalam aturan penggunaan dana aspirasi, seperti kejelasan dalam pertanggungjawabannya serta transparansi. “Sehingga menurut saya untuk lebih amannya itu dana aspirasi itu yakni bahwa model pertanggung jawabannya itu harus jelas, DPRD harus membuat mekanisme pertanggung jawaban yang transparan, dana aspirasi itu memang harus jelas peruntukannya, apakah itu fisik ataukan itu kegiatan itu semau harus jelas. itulah mekanisme yang harus diperjelas dan diperketat,” jelasnya. Lanjutnya, dana aspirasi memiliki fungsi penting untuk bagi Anggota Dewan untuk mengakomodir atau menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan dapilnya masing-masing. Namun, patut disayangkan karena dalam undang-undang tidak ada aturan yang tegas terkait penggunaan dana aspirasi. “Dana aspirasi itukan untuk kepentingan DPRD kepada konstituennya, itu tujuan yang sesungguhnya dana aspirasi. walaupun memang dalam undang-undang itu tidak diatur jelas tentang dana aspirasi itu, itu sebenarnya bonus-bonus anggota DPRD untuk konstituannya. intinya bahwa mekanisme akuntabilitas dari penggunaan anggaran itu harus jelas dan terbuka,” tutupnya. (fmc)

Click to comment

The Latest

To Top