APBD Ditetapkan, DPRD Berikan Catatan Khusus Pemkab Bombana – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

Jazirah Sultra

APBD Ditetapkan, DPRD Berikan Catatan Khusus Pemkab Bombana

KOLAKAPOS, Rumbia–Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 telah disetujui dan ditetapkan melalui sidang paripurna, Rabu (7/12). Meski sudah ditetapkan, DPRD Bombana masih memberikan catatan khusus terhadap pemerintah daerah Bombana, agar perhatian terhadap permasalahan yang ada saat ini. Hal tersebut diungkapkan sekretaris dewan Bombana Alimudin, saat menyampaikan laporan persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Bombana tentang APBD 2017, menjadi Perda Bombana 2017.

Menurut Alimudin, catatan tersebut berdasarkan hasil pandangan atau tanggapan beberapa fraksi, yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar apa yang menjadi program yang telah disepakati untuk pembangunan di Wonua Bombana dapat terealisasi.
Ia menambahkan, catatan pandangan fraksi Golkar bersatu dibuat untuk pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan APBD pada tahun-tahun mendatang. “APBD tahun 2016 mencapai Rp887.781.589.082 pada APBD 2017, setelah ditetapkan menjadi Rp798.126.238.916,” tutur mantan camat Poleang Tengah ini.
Selain pandangan fraksi golkar, pandangan fraksi Perjuangan Restorasi Nurani (Peran) juga menuangkan aspirasinya dalam laporannya, pelaksanaan pembangunan daerah yang bersinerji dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk komitmen, untuk dapat melaksanakan dan mengelola APBD yang disertai perencanaan yang atang, terarah, proporsional, obyektif dan transparan, dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
“Tentunya catatan ini menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam pelaksanaan pemerintahan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat bekerja secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan fraksi PAN bersatu, mengenai pembangunan rumah transisi di desa Watu-watu, dimana pada tahun anggaran 2015 telah selesai pembangunannya, namun pencairan dananya sampai saat ini belum terealisasi, dan menjadi permasalahan serius yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda.
“Diharapkan pandangan dan tanggapan fraksi partai yang menjadi masalah saat ini, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan sesuai yang diharapkan,” ungkap Alimudin saat membacakan laporan. (k6)

Click to comment

The Latest

To Top