Usulan Pemekaran Desa dan Kecamatan Terkendala UU Baru – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

Jazirah Sultra

Usulan Pemekaran Desa dan Kecamatan Terkendala UU Baru

Kabag Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Konsel

KOLAKAPOS, Andoolo–Usulan pemekaran desa dan kecamatan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) tampaknya belum bisa berjalan dengan mulus. Pasalnya, dengan adanya Undang-Undang (UU) baru syarat untuk memekarkan desa dan kecamatan sangat ketat.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Konsel Irwan Hasanudin Silondae mengatakan, dari 41 Desa dan 5 Kecamatan yang menjadi usulan untuk dimekarkan menjadi Desa dan Kecamatan baru hanya satu kecamatan yang sementara diproses. Hal itu disebabkan adanya Undang-Undang (UU) yang baru.

“Dengan UU baru ada proses yang harus dilewati yakni Provinsi dan pusat, karena yang kemarin pada saat UU No 32, prosesnya sampai di Provinsi saja. Namun saat ini setelah verifikasi dari Provinsi akan diserahkan ke pusat. Nanti dari pusat turun kembali ke Provinsi setelah itu tinjauan lokasi kesiapan sesuai yang dipersyaratkan UU,” jelasnya.
Ia menjelaskan, UU baru ini syarat untuk mekar sangat ketat. Sebelumnya hanya 100 sampai 120 Kepala Keluarga (KK) sudah layak mekar, namun saat ini diatas 500 KK atau sekitar 2.000, sehingga sangat sulit pemekaran kedepan dengan adanya UU baru tersebut.

“Saat ini baru satu kecamatan yang diproses. Adapun kecamatan yang sementara proses yakni kecamatan Lamoso. Bahkan sudah ada surat balasan dari Biro Pemerintahan Provinsi, sehingga pihaknya melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses percepatan. Sedangkan 41 desa yang diusul hanya 21 desa persiapan untuk mekar sesuai hasil tinjauan sebelumnya. Meski demikian, dengan terbentuknya UU baru tersebut aturan semakin ketat, saat ini tahap penyeleksian lagi kemungkinan akan ada pengecilan lagi dari 21 desa yang diusulkan,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, sebelumnya terkendala dengan UU yang lama namun hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR. Dimana pengusuluannya sudah ada yang tiga sampai empat tahun persiapan, pasalnya desa baru harus persiapan terlebih dahulu selama tiga tahun sebelum mekar.

“Dari 41 itu, sudah ada desa yang tiga sampai empat bahkan tujuh tahun persiapan, inilah yang diupayakan bagaimana negosiasi dengan aturan yang ada antara pihak Provinsi dengan pusat. Dengan desa yang sudah lama siap untuk dimekarkan,” ungkapnya.

Irwan menambahkan, dari hasil verifikasi 41 yang diusulkan yang bisa mekar dibawah dari setengah, pasalnya cuma ada beberapa saja yang memenuhi syarat. Dimana ada yang memenuhi syarat dari sisi luas daerah, ada juga dari sisi jumlah penduduk.

“Semua itu nantinya tinggal bagaimana memberi pemahaman kepada Provinsi dan pusat, kemudian desa yang sudah cukup lama menunggu untuk devenitif,” imbuhnya.

Semua yang diusulkan oleh DPR konsel, Pemda Konsel sahuti dengan syarat-syarat yang ada layak tidaknya untuk mekar. Sehingga tidak ada faktor politis pemekaran itu terjadi dan Pemda siap memfasilitasi sesuai dengan UU. (k5/b)

Click to comment

The Latest

To Top