OPD Belum Disahkan, APBD Sulsel 2017 Molor – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

OPD Belum Disahkan, APBD Sulsel 2017 Molor

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 berjalan lamban. Penyebabnya adalah belum rampungnya penyusunan organisasi perangkat daerah (OPD).

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengakui persoalan OPD hampir menjadi masalah di seluruh daerah. Meski demikian, dirinya yakin sebelum tahun anggaran dimulai, penetapan APBD 2017 sudah rampung.
“Semua secara nasional mengalami kontraksi. Tapi saya berusaha untuk selesai tanggal 30 Desember. Saya berharap, DPRD bisa membantu,” kata Syahrul di kantor Gubernur.
Karena itu, Syahrul tetap akan melanjutkan proses pembahasan RAPBD, meski belum ada persetujuan soal OPD dari Mendagri, Tjahjo Kumolo. Tak tanggung-tanggung, Syahrul siap mempertaruhkan jabatannya demi kepentingan daerah.
Sejauh ini, menurut Syahrul, OPD yang diusulkan pihaknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Seperti Dinas Perkebunan, yang selama ini penyumbang Rp12 triliun dalam setahun, sehingga sangat penting keberadaannya.
“Bagaimana kita mengurus program coklat dan kopi kita yang sudah mendunia, kalau tidak ada dinas yang mengurusi. Malah yang tak terlalu penting, seperti Dinas Perpusatakaan dan Arsip, atau Dinas Kependudukan yang harus ada,” tegasnya.
Soal anggaran, Syahrul mengatakan, selama ini Sulsel masuk 5 provinsi yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibanding dana dari APBN. Sehingga wajar, untuk melakukan pembiayaan sendiri terhadap perangkat yang dibentuk.
Diperkirakan, proses pembahasan RAPBD Sulsel 2017 kemunginan besar akan molor. Di mana pemprov diminta untuk menetapkan bersama DPRD sebelum 30 November.
Hanya saja, sejauh ini proses penyusunan masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah masalah OPD yang baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Padahal, struktur OPD yang baru ini menjadi syarat wajib untuk pembahasan RAPBD 2017. Terlebih untuk Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 telah selesai disusun.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegwaian Sulsel, Andi Muh Reza menjelaskan, saat ini proses pengesahan OPD sudah berada di meja mendagri. Pihaknya terus memonitoring soal OPD ini, karena sangat dibutuhkan.
“Informasi terakhir yang kami terima, struktur OPD yang kita usulkan sudah melalui Sekjen Kemendagri. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri. Kita berharap dua hari ke depan sudah selesai,” jelasnya.
Legislator di DPRD Sulsel menyebut, lambatnya pembahasan RAPBD 2017 menjadi tanggung jawab Pemprov. Khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bukan hanya penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang lamban. Pemprov Sulsel juga tak merespon secara penuh turunnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang OPD.
Legislator Partai Golkar Sulsel, Hoist Bachtiar menegaskan, tahapan pembahasan tak bisa berjalan sepanjang belum adanya persetujuan dari pemerintah pusat terkait OPD. “Iya, pembahasan tidak bisa berjalan tanpa adanya persetujuan pemerintah pusat terkait Perda OPD,” ujarnya, kemarin.
Dijelaskan bahwa saat ini dewan telah selesai membahas KUA-PPAS. Namun Memorandum of Understanding (MoU) tak bisa dilakukan sebelum adanya persetujuan Pemerintah Pusat terkait Perda OPD. Sebab itu menjadi pedoman pembahasan berikutnya.
“Kalau tak ada persetujuan OPD dari pusat, maka Pemprov Sulsel tak bisa membuat RAPBD agar selanjutnya diserahkan ke dewan untuk dibahas. Jadi saya ulangi bahwa tanpa itu (persetujuan OPD) maka tak jalan ini tahapan. Tahapannya mandeg di KUA-PPAS karena butuh persetujuan OPD,” tegas Hoist yang juga koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.
Diakui Hoist, pihaknya sudah menyiasati dengan cara melakukan prapembahasan. “Sebenarnya RPJMD itu yang mengganjal lantaran adanya keinginan pemerintah provinsi agar Dinas Perkembunan berdiri sendiri. Padahal PP terkait OPD yakni Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan harus dilebur . Yang menahan karena Pemrov tetap menginginkan agar ketiga SKPD tersebut tak dilebur,” pungkasnya. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top