Maros Kekurangan Dokter Puskesmas – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

Maros Kekurangan Dokter Puskesmas

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Maros–Dinas Kesehatan Kabupaten Maros mengajukan permohonan permintaan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT). Itu menyusul masih kurangnya tenaga dokter di setiap puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr Firman menuturkan, saat ini Maros baru memiliki sekitar 18 dokter umum, diantaranya 15 dokter umum berstatus PNS, dan 3 dokter berstatus PTT. Dengan jumlah itu, Maros masih kekurangan sekitar 10 orang dokter umum. Sementara idealnya setiap puskesmas di kecamatan memiliki minimal 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi.
Namun dengan kurangnya dokter umum di puskesmas, maka ada 10 puskesmas kecamatan yang masih dilayani satu orang dokter umum. “Hanya empat puskesmas kecamatan yang memiliki dokter sesuai kebutuhan, yakni puskesmas Turikale, puskesmas Mandai, Puskesmas Lau, dan Puskesmas Camba. Selebihnya hanya memiliki satu orang dokter saja,” jelasnya.
Dengan begitu kata Firman, Dinkes Maros mengajukan permohonan permintaan dokter PTT ke pemerintah pusat. Permohonan itu diajukan untuk tahun 2017 mendatang. Mengingat saat ini tidak ada pengangkatan CPNS untuk dokter di Kabupaten Maros.
Untuk itu, jalan satu-satunya adalah mengajukan permohonan untuk dokter PTT. “Maros tidak punya peluang untuk memiliki dokter dengan status PNS, karena tahun ini tidak ada penerimaan CPNS, makanya untuk memenuhi standar tersebut, Dinkes meminta pemerintah pusat untuk menempatkan dokter di puskesmas yang masih kekurangan dokter,” ungkapnya.
Firman bercerita, dokter PTT yang ada saat ini ditempatkan di Puskesmas Mallawa, Puskesmas Camba dan Puskesmas Tompobulu. Ketiga kecamatan tersebut termasuk dalam daerah tertinggal. Setiap dokter PTT memiliki masa pengabdian 3 tahun untuk daerah tertinggal. Sementara ketiga dokter PTT yang ada saat ini di Maros sudah menjalani masa pengabdian selama setahun lebih. Firman mengatakan, ketiga dokter tersebut sama sekali tidak membebani pemerintah daerah, karena untuk gaji dokter ditanggung oleh pusat. “Pada dasarnya, dokter PTT di Maros ada 5 orang, dua diantaranya, merupakan dokter gigi. Rata-rata masa tugas mereka sudah setahun lebih. Sementara aturan yang ada, masa mengabdi PTT itu minimal tiga tahun untuk daerah tertinggal dan dua tahun untuk daerah perkotaan. Jadi bila mereka sudah tidak bertugas lagi, maka ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Maros Akbar Endra menuturkan, kendala pelayanan terhadap kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas kecamatan memang sangat terasa karena faktor kurangnya tenaga medis di puskesmas.
Menurutnya, keinginan Dinkes untuk mengajukan permintaan PTT ke Kementerian Kesehatan, dianggap sebagai salah satu jalan untuk memiliki dokter umum. (parepos/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top