SKPD Baru Dikonsultasikan ke Kemendagri – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

SKPD Baru Dikonsultasikan ke Kemendagri

Net/Ilustrasi

KOLAKAPOS, Makassar–Tahun depan, Pemerintah Provinsi Sulsel mulai mengefektifkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah digodok dan dibentuk sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Peraturan Daerah (Perda) yang digodok sekaitan dengan OPD sesuai PP yang ada juga sudah disahkan.
Menurut Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Andi Muh Reza, formasi SKPD yang disusun berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 sudah rampung. Namun, sebelum diberlakukan efektif, susunan SKPD yang dibentuk terlebih dahulu harus mendapat persetuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dan untuk kepentingan itu, saat ini A Muh Reza sedang berada di Jakarta untuk melakukan konsultasi dan meminta persetujuan.
Hal itu juga dibenarkan Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif.”Yah, pejabat terkait sudah ke Jakarta, meminta persetujuan Kemendagri terkait Perda yang telah disahkan,” jelas Abdul Latif.
Dia menegaskan, jika cepat mendapat persetujuan Kemendagri, tentu bisa cepat ditetapkan dan pekerjaan selanjutnya adalah memberlakukan format SKPD baru yang telah dibentuk.
Persetujuan Kemendagri sangat dibutuhkan segera turun karena susunan SKPD baru akan menjadi salah satu acuan dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Dengan mengacu pada PP dan Perda, ada beberapa perubahan SKPD di lingkup Pemprov Sulsel.
Diantaranya, ada dua dinas baru yang dibentuk yakni Dinas Infokom serta Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).
Dari 13 biro yang ada, nantinya tinggal sembilan biro. Tiga biro akan digabung yakni Biro Napza dan HIV, Biro Kesra, dan Mensprit menjadi satu yakni Biro Kesra. Sementara dua biro digabung jadi satu yakni Biro Pemerintahan Umum dan Biro Pemerintahan Daerah menjadi Biro Pemerintahan. Satu asisten akan hilang. Jadi tinggal tiga yakni Asisten Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Kesra, serta Asisten Administrasi dan Umum. Sementara dinas yang sudah ada akan tetap, tidak ada yang hilang.
Terkait pejabat yang akan mengisi posisi pimpinan SKPD, menurut Abdul Latif, bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan, akan dikukuhkan kembali.
Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar juga mulai memaksimalkan atau menjalankan perubahan struktur SKPD pada 2017 mendatang.
“Tahun depan mulai dilaksanakan, apalagi sudah ada dibentuk Peraturan Daerah (Perda) dengan Nomor 8 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah sebagai tindak lanjut PP 18 tahun 2016 yang dikeluarkan pusat,” ucap Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar, M Syarief, kemarin.
Beberapa SKPD yang dileburkan berdasarkan Perda tentang susunan dan perangkat daerah kata Syarief, masih menjalankan tugas pokok dan fungsi tanggungjawab seperti dengan menjalankan program yang ada.
SKPD yang mendapat peleburan diantaranya yakni, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Makassar yang masuk bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar, Dinas Pertamanan dan Kebersihan dipecah dengan memasukkan Dinas Kebersihan ke BLHD dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibagi dengan membentuk Dinas Kebudayaan.
“Mengenai anggaran, kalau SKPDnya dileburkan pasti anggarannya juga dileburkan. Sedangkan SKPD yang hanya bergabung, anggarannya juga ikut digabungkan dengan SKPD mana yang dimasuki,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Ibrahim Saleh mengaku belum mengetahui perkembangan struktur SKPD yang baru.”Saya belum tau itu coba langsung tanya Ortala,”pungkas Ibe. (bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top