Hentikan Pungutan di Sekolah – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Hentikan Pungutan di Sekolah

Inspektorat Siap Telusuri

KOLAKAPOS, Parepare–Dinas Pendidikan Kota Parepare bergerak cepat mencegah praktik pungutan liar di seluruh sekolah dalam wilayah Parepare. Termasuk telah menyikapi pengadaan komputer yang membebani setiap orang tua siswa kelas XII di SMA Negeri 1. Nilainya pun cukup fantastis karena setiap orang tua siswa ‘menyumbang’ uang Rp450 ribu. “Kita sudah panggil kepala sekolah bersangkutan untuk menghentikan pungutan-pungutan untuk pembeliam laptop tersebut,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, H Anwar Saad, kemarin.
Dia menjelaskan, siswa kelas XII yang hendak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer agar membawa laptop sendiri. “Saya juga sudah ingatkan kepada kepala sekolah agar menyampaikan kepada siswa yang mau UNBK harus bawa laptop sendiri,” jelasnya. Menurutnya, pungutan terhadap peserta didik bukan lagi masanya sehingga harus disetop di semua sekolah. “Jangan ada pembayaran yang membebani peserta didik di sekolah. Ini bahaya karena bisa menjadi bola liar,” ungkapnya. Anwar meminta kepada semua kepala sekolah agar serius mengawasi adanya praktik pungutan bagi peserta didik. “Ini harus serius untuk dicegah. Saya harapkan supaya dicarikan solusi, apalagi kondisi sekarang, kalau ada pegawai terbukti melanggar (pungli) langsung dipecat,” imbau Anwar.
Inspektorat juga tidak tinggal diam membersihkan pungutan-pungutan yang terjadi di sekolah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare. “Kita sudah sampaikan kepada pimpinan SKPD agar ikut mengawasi dan mencegah terjadinya pungutan liar (pungli),” jelas Kepala Inspektur Parepare, Muh Husni Syam.
Inspektorat, kata Husni, siap menindaklanjuti adanya pembebanan biaya pembelian komputer kepada setiap orang tua siswa kelas XII di SMA Negeri I. “Kita akan kroscek kebenarannya, termasuk melakukan klarifikasi. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan,” janji Husni.
Husni menjelaskan, kalau pun biaya pembelian komputer karena hasil kesepakatan orang tua siswa, itu juga harus dibuktikan. “Kalau memang kesepakatan orang tua siswa harus ada buktinya. Intinya, siswa ataukah orang tua siswa jangan dibebani, apalagi masalah komputer untuk digunakan UNBK tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus melengkapinya,” kata Husni. Kendati demikian, pembelian komputer yang harus ditanggung setiap orang tua siswa Kelas XII akan ditelusuri dalam waktu tidak terlalu lama.
“Kita akan melihat perkembangannya serta lakukan klarifikasi, dan kalau perlu dilakukan pemeriksaan, apalagi kita sudah ada edaran Kementerian Dalam Negeri tentang sapu bersih pungutan liar di daerah,” tegasnya.
Husni menambahkan, pihaknya akan mengawasi hal tersebut. “Jangan melakukan pungutan yang tanpa ada dasar aturannya. Kecuali kalau ada yang menyumbang secara pribadi, tapi jangan ada paksaan dan bukan menjadi kewajiban,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala SMA Negeri 1 Parepare, Ermin Umar membantah hal tersebut. “Itu tidak benar. Kita rapat dengan orang tua siswa mau simulasi UNBK bahwa kondisi saat ini memang kita kekurangan komputer. Namun dalam forum tersebut banyak berpendapat, bahwa yang dipinjam laptopnya bervirus, rusak dan sebagainya. Lalu muncul usulan orang tua siswa setelah mengkalkulasi dari jumlah siswa Rp450 ribu per siswa bisa untuk pengadaan komputer itu,” jelasnya.
Dia pun menegaskan, belum ada kesepakatan soal wajib atau tidaknya dari pendapat yang dikemukakan salah satu orang tua siswa tersebut. Dia pun mengaku akan menyurati kembali orang tua siswa untuk meluruskan hal tersebut, karena banyaknya perbincangan yang tidak benar terjadi. “Tidak ada kesepakatan untuk sumbangan yang diwajibkan. “Saya akan koordinasi kembali dengan komite dan orang tua untuk bicarakan masalah ini,” tandasnya. (fmc)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top