DPRD Desak Buat Perwali Penataan Reklame – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

SULSELBAR

DPRD Desak Buat Perwali Penataan Reklame

KOLAKAPOS, Makassar–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar mendesak Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto membuat regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar tentang penataan penempatan reklame.
Desakan ini disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali di gedung DPRD. Menurut ARA sapaan akrabnya, saat ini ribuan reklame telah terpasang dengan bebas dibeberapa ruas jalan tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan, belum lagi tidak adanya regulasi yang mengatur tentang adanya pembatasan tempat pemasangan reklame.
“Pemasangan reklame di Makassar ini semakin tidak terawasi dengan baik, kita liat mi banyak pemasangan reklame disembarang tempat belum lagi itu reklame tiangnya hingga ke bahu jalan ganggu pengendara,” ungkapnya.
Untuk itu, jelas legislator Fraksi Demokrat ini, keberadaan regulasi berupa perwali otomatis dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penertiban, termasuk untuk lebih menata perwajahan kota Makassar lebih baik. “Pelanggaran pemasangan reklame hampir merata baik yang berbayar atau yang liar (ilegal) itu sangat terasa memberikan dampak negatif untuk penataan wilayah kota. Bahkan ada reklame berbayar tapi cara pasangnya menghalangi lampu merah atau persis didekat rambu-rambu lalu lintas yang mengganggu pengguna jalan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, kata ARA, pemasangan papan nama toko juga disebut belum teratur. Berbeda penataan reklame di Provinsi Bali, kalau di Bali ukuran papan nama reklame sebuah toko telah ada standar yang diberikan oleh pemerintah sehingga semuanya sama besar. Adapun pemasangannya tidak ada saling menutupi semuanya dapat dilihat dari jarak 50 meter sebelum toko tersebut.
“Kalau di Makassar ini rata-rata ada yang memasang papan nama ukuran raksasa dengan posisi menyamping. Jadi kalau ada toko bersebelahan yang memiliki papan reklame kecil, maka otomatis reklame mereka tidak kelihatan lagi, nah ini yang perlu ditertibkan agar tidak merusak penataan kota dan tidak rantasa ki,”bebernya.
Anggota Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina juga mengatakan, untuk memberikan legitimasi jelas, maka sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai penanggungjawab bertindak dengan bekerjasama dengan dewan membentuk aturan tersebut.
Sebab ia juga geram melihat setiap hari penambahan baliho, reklame dan benner yang menambah ketidaknyamanan kota. Untuk itu, tegas Rahman Pina, perlu penanganan reklame secara serius.
“Ini bagian dari masalah perkotaan, sehingga harus ditertibkan sebelum terlalu jauh memberikan dampak negatif untuk Kota Makassar, kan kita ingin Makassar ini tidak rantasa jadi segala yang merusak estetika kota yah disingkirkan saja,” ujarnya.
Legislator Golkar ini menambahkan, selain reklame milik perusahaan yang banyak melanggar pemasangan serta membahayakan pengguna jalan, juga terdapat beberapa baliho milik politisi, partai politik (Parpol) dan dinas, kecamatan hingga lurah yang rata-rata tidak taat dalam pemasangan reklame dan baliho dengan baik.
Sejumlah titik pemasangan Baliho yang membahayakan, diantaranya, Pertigaan Jalan Sam Ratulangi dengan Landak Baru (samping RS Labuang Baji), Jalan Mongisidi, Sungai Saddang, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumohardjo, Veteran dan sebagainya.(bkm/fajar)

Click to comment

The Latest

To Top