Ratusan PNS Hijrah ke Muna – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Ratusan PNS Hijrah ke Muna

ilustrasi

KOLAKAPOS, Raha–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muna mulai disibukkan dengan masuknya ratusan surat permohonan pindah tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari luar kabupaten Muna, yang bakal mengabdikan diri di Muna. Berdasarkan data BKD Muna dua Minggu terakhir ini, tercatat 112 PNS yang telah memasukkan permohonannya di BKD Muna.

Bahkan menurut Kepala BKD Muna Sukarman Loke, permohonan tersebut masih terus bertambah. “Dua Minggu yang lalu sudah 112 orang. Tiap hari bertambah. Pagi ini saja sudah lima orang,” ucap Sukarman Loke saat ditemui wartawan di kantornya, Sabtu (29/10) siang.
Sukarman Loke mengatakan, pangkat atau golongan PNS tersebut yang akan bergabung bervariasi, yakni mulai dari golongan II hingga golongan IV. “PNS yang pindah itu berasal dari beberapa kabupaten/kota. Kendari, Buton Utara, Makassar, Papua, macam-macam. Yang terbanyak dari Muna Barat,” katanya.
Lanjut Sukarman, agar tidak mengganggu Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten Muna, lantaran banyaknya PNS yang ingin pindah tugas ke lingkup Pemkab Muna, maka pemkab Muna bersama BKD Muna mencantumkan persyaratan pada surat lolos butuh pindah masuk, yakni PNS tersebut tidak diperbolehkan menuntut jabatan, tidak menuntut kendaraan dan menuntut fasilitas lainnya.
Begitupun dengan proses penggajian, kata Sukarman, gaji para PNS tersebut masih akan dibebankan pada pemerintah daerah asal mereka. “Jadi kita memberikan persyaratan dalam pindah masuk itu, bahwa gaji mereka masih dibayarkan ke pemerintah sebelumnya dalam tahun berjalan. Berarti, kalau pindah sekarang (2016, red), 2017 gajinya masih dibayarkan di pemerintahan sebelumnya. Nanti SKPP-nya itu, per 30 Desember 2017. Jadi nanti kita gaji per 1 Januari 2018,” tandasnya.
Senada dengan Itu, Sekda Muna Nurdin Pamone berharap, dengan kehadiran para PNS dari luar daerah tersebut, dapat berpartisipasi positif dalam pembangunan Muna kedepan. “Mereka tadinya dirantau, datang ke Muna bisa bikin rumah. Kalau bikin rumah, IMB (izin mendirikan bangunan, red) masuk ke kas daerah. Kemudian diatur, ditata dan pikiran-pikiran jenius mereka bisa memberikan pertimbangan, bagaimana Muna kedepan lebih baik,” ujarnya. (m1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top