SYL: WNI Tidak Bisa Dilarang Jadi TKW – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

SYL: WNI Tidak Bisa Dilarang Jadi TKW

Gubernur Sulsel memberiaka keterangan di kantornya, Kamis (20/10).

KOLAKAPOS, Makassar–Adanya arahan Direktur jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny F Sompie, yang mengingatkan kepala dan perangkat daerah untuk mengawasi secara seksama warganya yang terindikasi akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan, perjalanan keluar negeri kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak bisa dibendung semenjak hal tersebut bertujuan hal-hal positif kepada negara dan sesuai aturan.
“Perjalanan keluar negeri kita tidak bisa dibendung kalau itu dengan tujuan yang halal dan sesuai aturan,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Syahrul menegaskan, hal tersebut adalah sudah kewenangan full dari pihak imigrasi. “Bagaimana membendung jalan keluar negeri, hal itu lebih banyak urusan Dirjen Imigrasi,” katanya.
Menurutnya, pihaknya dalam hal ini Pemprov Sulsel mempunyai hubungan yang kuat bersama negara-negara lainnya.
“Kita punya hubungan yang kuat dengan negara tetangga orang kita banyak kesana dan mereka juga banyak kesini dan hal hal seperti itu bisa memberikan masukan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Hal tersebut jika tidak melanggar aturan, itu hal yang normal, kalau kita terlalu ketat juga susah nanti orang tidak mau masuk ke kota,” jelasnya.
Diketahui, 54 orang WNI yang berniat menjadi TKI di Timur Tengah berhasil digagalkan petugas Imigrasi Kelas Khusus Bandara Soekarno-Hatta. Atas penangkapan ini, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie kembali mengingatkan kepala dan perangkat daerah untuk mengawasi secara seksama warganya yang terindikasi akan menjadi TKI melalui jalur ilegal.
“Ini menjadi gambaran kepada BNP2TKI, juga kemudian pemda setempat seperti ketua RT, RW, Kades, Camat, Bupati dan Wali Kota, bagaimana kita mengetahui warganya yang akan berangkat ke luar negeri. Paling tidak catatan yang bisa diperoleh melalui catatan yang dilakukan di setiap desa dan kelurahan bisa mengantisipasi,” kata Ronny.
Ronny mengatakan, upaya pencegahan imigrasi tak dapat hanya dilakukan oleh petugas di kantor imigrasi saja, karena besar kemungkinan mereka akan lolos dan tetap berangkat ke luar negeri.
“Bisa saja dia kita cegah di Soetta, tapi upaya mereka berangkat bisa saja dialihkan ke tempat lain. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama, tidak hanya upaya imigrasi, tapi bagaimana mereka sejak awal mengurus paspor masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Ronny juga mengimbau perlu ada upaya dari pihak keluarga untuk memberi informasi apabila ada iming-iming dari kelompok atau oknum tertentu tentang adanya tawaran pekerjaan di luar negeri, namun di jalur ilegal.
“Bagi WNI, kita memiliki database sejak mereka membuat paspor untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri. Lalu kita punya akses data ke BNP2TKI untuk mengetahui siapa saja WNI yang memiliki izin sesuai dengan yang telah diberikan BNP2TKI ketika kita menerima job order dari negara tujuan di mana WNI akan bekerja di luar negeri,” katanya.
“Yang kami lakukan ini adalah upaya memperkecil kemungkinan saudara kita bisa menjadi korban di bidang ketenagakerjaan berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal,” sambung Ronny.
Para WNI ini tak akan ditahan lebih lama karena pihak imigrasi belum menemukan perbuatan pidana yang terjadi, namun baru percobaan untuk mencari pekerjaan yang ilegal. Saat ini mereka masih diamankan di kantor imigrasi kelas khusus bandara Soetta untuk nantinya akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. (fmc)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top