10.018 Rumah Tergolong Kumuh di Palopo – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

10.018 Rumah Tergolong Kumuh di Palopo

KOLAKAPOS, Palopo–Dari 31.024 bangunan hunian yang tersebar pada 48 kelurahan dalam wilayah Kota Palopo, sebanyak 10.018 unit masih tergolong kumuh dengan tingkat kepadatan rendah. Yang tidak layak huni 7.215 rumah. Sedang kondisi jalan yang masih tanah, kerikil, dan rusak parah mencapai 275.781 meter.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 kondisi kumuh tersebut teratasi seluruhnya menjadi nol persen. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Palopo bekerjasama Koordinator Kota (Koorkot) Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melakukan pendataan secara fisik kondisi existing pada 48 kelurahan dan hasilnya Program KOTAKU telah memiliki baseline atau data base isu kumuh permukiman Palopo dengan menggunakan tujuh indikator pada tahun 2015.

Masih berdasarkan baseline tersebut, ketersediaan air minum secara keseluruhan di Kota Palopo telah terpenuhi 84,01%. Jalan tidak layak secara teknis (masih tanah, kerikil, dan rusak parah) sepanjang 275.781 meter. Drainase tidak tergenang air sudah mencapai 95,30% (368.022 meter) dan sisa 4,7% (144.208 meter) yang tergenang air karena tidak sesuai persyaratan teknis.

Ketersediaan sanitasi/jamban, masyarakat yang memiliki jamban sebanyak 24.350 KK atau 86,87%, tidak memiliki jamban 3.186 KK (15,14%). Pemukiman yang memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran (mitigasi bahaya kebakaran) 3,33%. Kebakaran yang terjadi tahun 2013 sebanyak 47 kasus, tahun 2014 sebanyak 67 kasus.
Hal tersebut dipaparkan pada Sosialisasi dan Workshop Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan Pemkot Palopo bekerjasama Koordinator Kota (Koorkot) KOTAKU Wilayah III Palopo – Toraja Utara di ruang pola Lantai II Kantor Walikota Palopo, Jl. Samiun, Kamis, 13 Oktober 2016 kemarin.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo, H Jamaluddin Nuhung SH MH dan dihadiri SKPD terkait, Camat dan Lurah se Palopo, Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Palopo, Koorkot KOTAKU Wilayah III Palopo-Torut Ir Syaifuddin, Asisten Koordinator (Askot) Communty Development Wilayah III Palopo, Andi Baso Amir SSos, dan stakehorlder terkait.

Sejumlah narasumber secara bergantian menyampaikan materi seperti Sekkot sekaligus membuka acara, Ketua Komisi II DPRD Palopo Steven Hamdani, Kepala Bappeda Palopo Firmanza DP, Kabid Prasarana Bappeda Subuhan, dan Rahmadi selaku Tim Leader Program KOTAKU Provinsi Sulsel.

Sekkot Jamaluddin dalam sambutannya antara lain mengungkapkan, tahun 2016 ini belum ada kegiatan fisik Program KOTAKU. Namun tahun 2017, sudah ada anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan permukiman kumuh di Palopo.

Namun berbicara penanganan kumuh, tidak serta merta pakai uang. Tetap yang lebih penting adalah perilaku setiap orang agar tidak melakukan tindakan kumuh. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, bahwa penanganan pemukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah pemerintah daerah dan dan setiap orang. Dikaitkan lagi dengan agama, kebersihan adalah bagian dari iman.

”Jadi sebelum masuk penanganan fisik, perlu perubahan sikap terlebih dahulu. Dan itu dimulai dari pejabat dan aparat pemerintah. Bagaimana masyarakat berperilaku tidak kumuh, kalau aparat pemerintah sendiri tidak memberi contoh yang baik,” terang Sekkot yang fasih melafalkan ayat alquran ini.

Contoh pertama adalah biasakan tidak membuang sampah sembarang tempat, pastikan rumah aparat apalagi pejabat tidak kumuh. Sekkot sempat kesal karena masih banyak aparat tidak mau ikut olahraga yang dilanjutkan dengan gotong royong pada hari Jumat.

Dari sekian ratus PNS, hanya 10 sampai 30 orang yang gotong royong membersihkan lingkungan kerja.
”Untuk itu, melalui kesempatan ini saya harapkan para Lurah dan Camat, jadilah contoh bagi masyarakat untuk berperilaku tidak kumuh,” terangnya.
Sementara Steven Hamdani, mengapresiasi tim leader dan Pemkot telah melaksanakan sosialisasi KOTAKU. Menurutnya, setiap kegiatan untuk tujuan kebaikan patut diberi apresiasi. Jangan seperti di facebook, ada orang selalu berpikir negatif terhadap hal-hal baik yang dilakukan orang lain atau pemerintah.

Legislator termuda ini juga menyinggung pemahaman masyarakat yang kadang mengeluhkan pemerintah sementara masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa dialah penyebab masalah tersebut. Seperti sejumlah drainase banjir yang setelah ditelusuri masyarakat sendiri yang menyebabkan drainase tersebut tersumbat. Misalnya, tersumbat karena sampah yang dibuang sendiri oleh masyarakat ke got.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Andi baso Amir melaporkan sosialisasi ini diikuti 32 peserta dari unsur SKPD, anggota BKM semua kelurahan, 9 Camat dan 48 lurah atau yang mewakili. Ia mengungkapkan bahwa pengetasan permukiman kumuh sangat berat jika hanya dilaksanakan orang tertentu atau sebagian pihak saja.

”Ini tanggung jawab bersama kita semua, kita harus berkolaborasi untuk penanganan persoalan kumuh. Untuk itulah kita melaksanakan sosialisasi dan workshop untuk menyamakan persepsi kita,” singkatnya. (palopo pos/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top