Danny Kibarkan “Bendera Putih” – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Danny Kibarkan “Bendera Putih”

KOLAKAPOS, Makassar–Target Rp 1,3 triliun Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun 2016 hampir pasti sulit tercapai. Hal itu membuat Pemkot menyerah dan mengajukan koreksi ke DPRD Makassar terhadap target PAD-nya.
Diketahui, hingga memasuki triwulan III, realisasi PAD Pemkot Makassar baru mencapai Rp 360 juta. Capaian itu jelas masih sangat jauh dari target awal PAD yang dicanangkan Pemkot Makassar.
Dalam pengajuan koreksi PAD, Pemkot Makassar mengurangi targetnya dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,28 triliun. Mengalami pengurangan sebesar Rp 23 miliar atau menurun sebesar 1,7 persen dari target sebelumnya.
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak menampik jika memang realisasi PAD sejak di Triwulan I mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun dirinya meminta jika jangan melihat bahwa pemkot tidak berusaha dalam hal pencapaian target PAD tersebut.
“Sebenarnya penurunan drastis terhadap PAD Makassar itu terjadi semenjak triwulan I, namun hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi ini terjadi secara nasional,” jelasnya.
Menurut Danny, dengan kondisi ekonomi yang kembali membaik di triwulan II, pemerintah Kota Makassar juga berusaha realistis terkait pencapaian target di triwulan III ini. Olehnya itu, pihaknya mengajukan koreksi soal target pencapaian PAD ke DPRD Makassar.
“Triwulan II kondisi ekonomi sudah membaik, sudah di atas rata-rata. Tapi akibat capaian yang sangat rendah di triwulan I membuat kami harus realistis dalam mengejar target PAD kemungkinan akan tidak tercapai. Olehnya itu kami mengajukan koreksi terhadap target PAD di triwulan III ini,” ujarnya.
Pengajuan koreksi terhadap target PAD Makassar, diakui Danny, guna menghindari kemungkinan terjadinya pengurangan anggaran pada APBD Perubahan 2016. Sementara anggaran yang diajukan pada APBD Perubahan sudah memiliki pos-pos tersendiri. “Jadi kalau terjadi pengurangan, maka akan berimbas terhadap pembangunan yang bakal tersendat, dan kami ingin menghindari hal tersebut,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan menyampaikan bahwa dalam pencapaian target PAD Makassar, pihaknya realistis melihat kondisi yang ada. Dimana triwulan I mengalami penurunan. Akan tetapi dirinya juga optimis mampu mencapai target jika koreksi dilakukan.
“Yang jelas kami juga berusaha realistis terkait pencapaian target PAD ini, jangan sampai kita target tinggi namun tidak tercapai kan di soroti juga. Dalam hal pengajuan koreksi, itu merupakan hal yang ditempuh demi mencapai target hingga akhir triwulan,” bebernya.
Irwan menyebutkan, dalam hal keputusan mengajukan koreksi, negara juga melakukan koreksi terhadap target pendapatannya, apalagi kita di pemkot. Sehingga menurutnya hal ini adalah langkah positif dan wajar.
“Saya kira ini langkah yang wajar. Jika koreksi diterima maka kami sangat optimis mampu mencapai target di akhir triwulan. Ini dapat kita lihat PAD yang mengalami kenaikan di Semester II, peningkatannya sudah naik 360 miliar dari perolehan semester I,” ujarnya.
Dirinya juga tidak menampik bahwa peningkatan tersebut akibat pemberlakuan program tax amnesty, sehingga dampaknya terhadap PAD cukup signifikan bahkan boleh dikatakan diatas rata-rata.
“Pencapaian pendapatan membaik di semester II yakni diatas rata-rata, untunglah ada program tax amnesty yang boleh dibilang menjadi penyumbang terbesar terhadap pencapaian PAD ini,” jelasnya.
Menurut Irwan, dengan adanya tax amnesty, pihaknya optimistis mampu mencapai target di semester III ini. Saat ini perhitungannya, lanjut dia, pihaknya mampu memperoleh Rp100 miliar per bulan, sehingga hitung-hitungannya bisa mencapai target sesuai jumlah permintaan koreksi yang diajukan pemkot.
“Seandainya dari semester awal kondisi normal, target Rp 1,2 miliar di triwulan III ini sudah dipastikan di tangan, sayangnya tax amnesty keluarnya di semester II,” sebutnya.
Hal lain yang menyebabkan penurunan capaian PAD di triwulan I dan II terjadi karena belum maksimalnya Elektronik Tax (e-Tax) atau pajak elektronik untuk penarikan pajak Hotel dan restoran di Makassar. Ini diakibatkan alat yang digunakan masing-masing hotel dan restoran juga banyak yang tidak tertib.
“Bulan ini kami akan berusaha menggenjot penarikan dari e-tax tersebut dengan cara akan menurunkan tim yang standby melakukan pemantauan terhadap e-tax. Pokoknya kami akan habis-habisan sampai titik darah penghabisan demi pencapaian target, dalam hal ini diperlukan tindakan tegas dari Dispenda agar bisa maksimal,” kuncinya.
Perencanaan Tak Matang
Anggota komisi A, DPRD Makassar Basdir menilai Pemkot Makassar kurang maksimal dalam menentukan target pencapaian PAD. Pasalnya, Pemkot mengubah target PAD sebelumnya dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,28 triliun.
“Ini mi yang saya bilang perencanaan awal yang kurang bagus, sehingga target kurang dicapai,” ungkap Basdir.
Basdir mengatakan, butuh perencanaan sebelum mengambil sebuah keputusan. Sehingga tidak ada perubahan yang signifakan usai ditargetkan sebelumnya.
“Kalau pemkot melakukan perencanaan matang dalam melihat indikator – indikator baru kemudian menentukan target tentunya akan lebih baik,” jelas Basdir.
Basdir berharap kedepannya, pemkot lebih memperhatikan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. “Kalau beginikan kesannya tidak matang. Muncul kesan tidak matang kalkulasinya. Kita berharap kedepan harus matang dan dihitung dulu baru menetukan targetnya. Ini kan kalau begini masyarakat bisa bertanya-tanya,” tambah Basdir.
Menanggapi hal tersebut, pakar pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menuturkan, Pemkot seharusnya komitmen dengan keputusan awal untuk mengejar target PAD.
Menurutnya, jika Pemkot mengubah haluan dengan merefisi target PAD, maka hal itu merupakan bentuk ketidak konsisten-an dalam menjalankan pemerintahan.
“Harus komitmen sesuai target awal. Jika ingin PAD naik harus kerja keras, tidak boleh menyerah,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam tata kelola pemerintahan harus diimbangi dengan kerja keras, bukan hanya melakukan perjanjian target di atas kertas. Oleh karena itu, Andi Luhur menyarankan agar Pemkot tetap pada pendirian target PAD sebesar Rp 1,3 triliun, dan harus mengejar dengan cara menagih utang perusahaan yang menunggak pajak.
“Coba dibayangkan, banyak perusahaan besar yang santer belum lunasi pajak. Jika Pemkot kejar dan memaksa untuk utang pajak dilunasi saya yakin bisa melampaui target PAD,” terang Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh Makassar ini.
Ia menambahkan, besar harapan dalam waktu berapa bulan ini Pemkot bisa mengejar sumber-sumber PAD, agar bisa memenuhi target awal yang diimpikan. “Tentu harapan kita Pemkot mengejar target sesuai janjinnya pak Wali Danny Pomanto,” harapnya. (fmc)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top