Kades Watu-watu Diduga Selewengkan Anggaran Desa – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Kades Watu-watu Diduga Selewengkan Anggaran Desa

Warga desa Watu-watu berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Bombana untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dugaan penyelewengan anggaran desa.FOTO:Haliqfat/Kolaka Pos

Rumbia, KoP–Warga desa Watu-watu, kecamatan Lantari Jaya, Bombana, berbondong-bondong ke kantor DPRD Bombana untuk menyampaikan aspirasi mereka, terkait dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran desa yang dipimpin Muzakir, Kamis (29/9).
Aksi protes yang dimotori oleh Kasman ini, juga sangat menyayangkan sikap kepala desa yang sudah tidak arif dan bijaksana lagi. Sebab menurut mereka, pengangkatan perangkat desa sudah bertentangan dengan Permendagri No. 83 tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
“Sejak bulan Februari 2016, dana Bansos perusahaan tambang emas milik PT. Sun, sebanyak Rp20 juta perbulan itu tidak jelas peruntukannya dimana,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembelian sebidang tanah di Watu-watu seluas 2 Ha sebagai aset daerah, yang telah disepakati oleh pihak BPD untuk kepentingan masyarakat, ternyata kepala desa sudah mengurus sertifikat atas nama pribadi. Bahkan pembelian mesin pompa air diesel sebagi penunjang masyarakat petani di Hukaea Lama, yang dianggarkan Rp40 juta ternyata dibeli mesin bekas dengan harga Rp15 juta.
Tidak hanya itu saja, kepala desa juga diduga sudah melakukan pemotongan pembayaran honor bagi pelayan masyarakat, sementara honor itu sudah disepakati bersama.
“Honor dukun bersalin harus dibayarkan Rp200 ribu perbulan, tapi uang Rp200 ribu itu dibayarkan pertriwulan, dana majelis taklim seharusnya Rp1,250 ribu pertriwulan dibayar hanya Rp1 juta, tidak lupa juga dana operasional LPM Rp750 ribu pertriwulan hanya dibayar Rp250 ribu saja. Ini sudah sangat jelas kalau kepala desa sudah melanggar hukum, terkait penggunaan anggaran,” katanya.
Menyikapi aspira masyarakat desa Watu-Watu, anggota DPRD Bombana Ambo Rappe mengatakan, akan melaporkan permasalahan tersebut pada pimpinan DPRD, agar pihaknya segera melakukan investigasi di lapangan.
Hal ini dilakukan agar permasalahan tersebut menuai titik terang, dengan begitu DPRD dapat melahirkan satu rekomendasi yang ditujukan pada pemerintah daerah untuk mengambil sikap yang tegas terhadap kepala desa Watu-watu, yang diduga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan permendagri tersebut.
Selain itu, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, masyarakat diminta segera melaporkan kasus tersebut pada pihak berwajib. Sebab, untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran penggunaan anggaran, merupakan tupoksi aparat penegak hukum (polisi).
“Beberapa anggota DPRD sedang reses, rencana investigasi kemungkinan akan dilakukan minggu depan, jadi masyarakat desa Watu-watu jangan resah, apa yang menjadi aspirasi, DPRD akan menindaklanjuti secepatnya, karena ini masalah penting,” tuturnya. (k6)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top