Porsi Belanja Pemkab Konsel Disesuaikan Penurunan Pendapatan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Porsi Belanja Pemkab Konsel Disesuaikan Penurunan Pendapatan

Andoolo, KoP–Pemkab Konsel akhirnya menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tahun anggaran 2016, kemarin (16/9). Jawaban Pemda yang dibacakan oleh Wakil Bupati Konsel Arsalim memaparkan, sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 154 dimana salah satu kriteria perubahan APBD, dikarenakan Pemda sedang berhadapan dengan kondisi luar biasa.
“Dengan adanya beberapa kali pemotongan, dari Pemerintah Pusat ke Pemda. Sehingga porsi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, yakni DAU, DAK dan DBH, mengalami penurunan Rp90.335.187.678 atau sebesar 9,75 persen,” jelasnya.
Pemotongan tersebut, lanjut dia, tidak hanya berlaku pada dana perimbangan saja, tetapi juga pada dana penyesuaian otonomi khusus. Yaitu alokasi anggaran Tunjangan Profesi Guru (T2P) dan sertifikasi guru, dengan total pengurangan sebesar Rp8.943.217.580 atau 3,03 persen.
“Untuk itu akan dilakukan penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan, pada triwulan IV berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI No. S-579/PK/2016,” ungkapnya.
Dikatakannya, saran dari seluruh fraksi agar Pemda meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD Konsel, pada saat pembahasan APBD P. Pihaknya akan menindak lanjuti dengan mengawal secara langsung pelaksanaan agenda tersebut.
“Dengan begitu akan mencapai tujuan bersama, yakni kesepakatan antara Pemda dan DPRD Konsel terhadap rancangan APBD-P 2016,” harapnya.
Arsalim menambahkan, terkait penyajian angka-angka maupun rumusan kebijakan, dalam RAPBD P 2016 dengan penurunan angka nominal dari sisi pendapatan, Pemda akan mencantumkan nomenklatur atau regulasi yang memuat pemotongan maupun penundaan alokasi anggaran tersebut.
“Begitu pula dengan penurunan porsi belanja daerah, yang secara otomatis juga ikut disesuaikan dengan penurunan nominal pendapatan. Pemda telah menerbitkan dokumen tertulis untuk memperkuat legalitas penurunan angka belanja daerah,” tutupnya. (k5)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top