Pemkab dan Kejari Konsel Teken MoU Bidang Datun – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Pemkab dan Kejari Konsel Teken MoU Bidang Datun

Kajari Andoolo Abdillah bersama Bupati Konsel Surunuddin Dangga saat menandatangani MoU.FOTO : Saprudin/Kolaka Pos

KOLAKA POS, Andoolo – Pemkab Konsel bersama Kejaksaan Negeri Konsel, menandatangani kerjasama dibidang hukum, berkaitan dengan pelayanan bantuan dan pertimbangan hukum, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang dituangkan dalam nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU).
Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengungkapkan, pihaknya menyambut baik adanya kerjasama antara Pemkab dan Kejari Konsel. Dimana kegiatan tersebut masih rangkaian, tindak lanjut MoU oleh pemimpin sebelumnya.
“Sebelumnya sudah ada kerjasama, namun masa berlakunya telah berakhir dan di era pemerintahan kami, saya ingin melanjutkan kembali kerja sama ini,” jelasnya.
Tujuan dilaksanakannya MoU, lanjutnya, adanya pendampingan untuk membantu baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan.
“Ini sangat penting dalam rangka memberikan pemahaman dan pembekalan dibidang hukum, baik untuk kepentingan aparatur Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada umumnya,” jelasnya.
Surunuddin menambahkan, berdasarkan laporan yang ada pada bagian hukum sekertariat daerah Konsel, hampir setiap tahunnya selalu ada kasus sengketa Pemda. Bahkan ada beberapa yang banding dan masih dalam proses di Pengadilan.
“Berkaitan dengan hal tersebut, dengan adanya MOU ini, bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Pemda Konsel dan Kejari Konsel untuk kerjasama. Sehingga dimasa mendatang tidak terjadi lagi, hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diakibatkan oleh konflik hukum,” harapnya.
Hal senada dijelaskan Kajari Konsel Abdillah. MoU tersebut adalah lanjutan dari pemimpin sebelumnya, dan untuk kali ini merupakan MoU yang ke tiga, antara Pemda dan pihak Kejari Konsel.
“Kami juga sangat menyambut baik kerja sama ini, adapun wewenang kami adalah memberikan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum bidang Datun,” ungkapnya.
Adanya Datun di pemerintahan Konsel, pada dasarnya adalah dalam rangka mengawal dan mendampingi dalam melakukan pembangunan, serta menjaga kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Tentunya dalam melakukan aktifitas tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan hukum di masyarakat dalam rangka pembangunan. Yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan, hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Hal nyata dalam kerjasama MoU tersebut, sudah diimplementasikan dan sudah terbukti. Dimana tahun lalu banyak tunggakan pajak, yang terjadi di masyarakat namun setelah adanya kerjasama, pajak tersebut akhirnya dibayarkan oleh masyarakat.
Sementara itu, Kabag Hukum Sekertariat Pemda Konsel Matius Telling menambahkan, pihaknya berharap kedepan dengan adanya MoU tersebut, Pemda bisa bersinergi dengan pihak Kejaksaan dan bisa meminimalisir permasalahan yang ada, khususnya bidang Datun. (k5)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top