Berikan Kesempatan Kepala Desa Membangun Desanya – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SAFARI DESA

Berikan Kesempatan Kepala Desa Membangun Desanya

Kepala BPM dan Pemdes Kolaka, Akbar, S.Sos.,MM.

Kepala BPM dan Pemdes :

KOLAKA POS, KOLAKA – Besarnya jumlah anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencapai lebih dari 1 milyar rupiah membuat jabatan kepala desa saat ini rentan mendapat sorotan. Apalagi sebagai pemegang jabatan politik di desanya, sejumlah pihak yang nota bene mantan rival politik saat pemilihan kepala desa terus membayangi kinerja kepala desa di daerahnya. Hal inilah kemudian menjadikan beberapa kepala desa di daerah ini menjadi objek pemeriksaan aparat hukum.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes) Kabupaten Kolaka, Akbar, S.Sos., MM yang dimintai keterangan terkait hal tersebut mengakui  saat ini memang terdapat beberapa kepala desa di Kabupaten Kolaka yang tersangkut masalah hukum diakibatkan pengelolaan anggaran di daerahnya. Hanya saja kata dia, jika ditelisik dari akar masalah yang dilaporkan sangat erat kaitannya dengan tendensi dan kekecewaan pihak tertentu pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dari sinilah kemudian muncul pihak yang sengaja mencari kelemahan yang terjadi pada  pengelolaan dana desa dan ADD yang kemudian dilaporkan ke aparat hukum.

“Saya melihat adanya kepala desa yang terlibat masalah hukum karena masyarakat kita ditingkat bawah belum sepenuhnya menerima keberadaan kepala desa yang terpilih saat pemilihan kepala desa yang lalu. Akibatnya muncul pihak pihak yang tidak merasa puas akan kinerja kepala desa dalam mengelolah dana desa dan ADD yang jumlahnya cukup besar. Pihak inilah kemudian yang mencari kelemahan kepala desa yang kemudian menghimpun warga lainnya untuk melaporkan kepala desanya ke aparat hukum,”kata Kepala BPM dan Pemdes Kolaka.

Akbar menegaskan untuk kasus seperti itu, sebaiknya Kepala Desa diberikan ruang gerak yang lebih baik dalam mengelola desanya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sebab bagaimanapun juga, seorang kepala desa merupakan pemimpin di daerahnya serta Kuasa Pengguna Anggaran di desanya. Jadi jika seorang kepala desa dilibatkan dengan masalah hukum, maka secara otomatis akan berpengaruh pada percepatan pembangunan di desa tersebut.

“Saya bukannya tidak mendukung penegakan hukum di daerah ini, tetapi jika terdapat laporan yang menyasar kepala desa, kiranya penegak hukum haruslah melihat dari substansi dan asal muasal dari pelapor itu. Jangan hanya masalah sepele saja hingga harus memanggil kepala desa untuk diperiksa, yang pada akhirnya rencana pembangunan yang sudah disusun oleh kepala desa bersama perangkatnya jadi terhenti dengan masalah kecil saja. Sebab jangan sampai tindakan para penegak hukum membuat para kepala desa menjadi takut dalam menggunakan anggaran dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah dalam  jumlah besar,” kata mantan Kabag Pemerintahan Kolaka ini. (cr3/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top