Penyaluran Rp100 Juta Jadi Perdebatan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SULSELBAR

Penyaluran Rp100 Juta Jadi Perdebatan

Rapat Finalisasi KUA-PPAS Molor Sejam

KOLAKA POS, Palopo – Program Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH mengenai penyaluran dana Rp100 Juta per kelurahan menjadi perdebatan dalam rapat finalisasi KUA-PPAS Perubahan TA 2016. Yang dipermasalahkan adalah soal pola penyalurannya.
Rapat finalisasi KUA-PPAS Perubahan TA 2016 antara Tim Banggar DPRD Palopo dan Tim Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, berlangsung di ruang musyawarah Kantor DPRD Palopo, Selasa 30 Agustus 2016.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Palopo, Harisal A. Latief dihadiri Wakil Ketua I DPRD, Aziz Bustam, Wakil Ketua II DPRD, Islamuddin dan anggota banggar DPRD masing-masing adalah Abdul Rauf Mustafa, Hamka Pasau, Budiran Ratu, Budiman, Hendy Ghalib, Asli Kaspen, Andi Herman Wahidin dan Sekwan Palopo, Amirullah.

Hadir juga tim anggaran Pemkot Palopo masing-masing adalah Asisten III, Munasirah, Kepala Inspektorat, Kepala Bapeda Palopo, Firmanza, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Palopo, Hamzah Jalante.

Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief yang dimintai keterangannya oleh Palopo Pos mengatakan, pesan dari BPK Provinsi Sulsel pada kunjungan kemarin adalah, sistem penganggaran itu melekat pada anggaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, bisa juga diserahkan langsung ke masyarakat melalui LPMK.

“Itu yang menjadi perdebatan kita, yang mana yang mau diterapkan. Kalau sistem hibahlangsung kepada masyarakat melalui LPMK, itu diatur melalui Perwal dan sifatnya hibah. Dan itu, sistem pelaporannya berakhir setelah dana itu sampai, tidak ada lagi setelah itu,” kata Harisal.

Sebaliknya, jika sistem yang diterapkan adalah penyaluran langsung ke kecamatan dan kelurahan yang tertuang dalam RKA, itu akan panjang prosesnya.

“Sistem ini tidak serta merta selesai apabila sudah diserahkan, namun akan dibahas kembali,” ujarnya.
Menurut Harisal, soal angka dana penyaluran awal sudah disepakati bersama yakni Rp4,8 Miliar.

“Tetapi kami masih menunggu juknisnya dari pihak eksekutif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Palopo, Hamzah Jalante yang juga dimintai keterangannya menyebutkan kemungkinan finalisasinya rampung besok (baca hari ini, red).

“Yang menjadi kendala hari ini, adalah masalah angka anggaran. Anggaran mana yang akan bergeser, mana yang dikurangi dan mana yang bertambah,” tandasnya.(palopo pos)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top