Dua Tahun Disuplay Anggaran, Ratusan BUMDes Tak Miliki Legalitas Dari Pemda – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SAFARI DESA

Dua Tahun Disuplay Anggaran, Ratusan BUMDes Tak Miliki Legalitas Dari Pemda

Anggota Komisi I DPRD Kolaka, Musdalim Zakkir

KOLAKA POS, KOLAKA – Meski sudah memasuki tahun kedua pembentukannya, namun tetap saja seratus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh desa di Kolaka belum memiliki legalitas formal dari Pemuda Kolaka. Legalitas dimaksud berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka tentang BUMDes yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kolaka yang terkait dengan BUMDes tersebut.
Informasi yang dihimpun, Pada tahun 2015  lalu, dari seratus BUMDes di Kolaka, Pemerintah melalui Kepala Desa memberikan dana segar sebagai modal usaha BUMDes minimal 15 juta rupiah per desa. Jika di Kabupaten Kolaka sendiri terdapat 100 desa, maka sedikitnya ada 1,5 milyar rupiah uang negara yang terbagi ke semua desa. Jumlah tersebut semakin bertambah setelah pemerintah pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Kemendes PDT dan Trans) yang mengucurkan Dana Desa dimana alokasi dana tersebut terdiri untuk pembiayaan Pembangunan infrastruktur desa dan BUMDes, dimana dalam setiap desa mengalokasikan dana untuk BUMDes minimal 20 juta rupiah.
Koodinator LSM Yapplik, Nasruddin Foker menilai bahwa dengan belum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang BUMDes, menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya kegiatan BUMDes di tingkat desa. Sebab kata dia, eksistensi Perda bagi BUMDes merupakan sebuah etika dan norma yang menjadi pedoman oleh pengurus BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Selain sebagai acuan bagi BUMDes dalam menjalankan kegiatannya, Perda tersebut juga akan menjadi pedoman Pembinaan dan Pengawasan bagi Pemerintah Daerah sesuai ayat 3 pasal 32 Permendes nomor 4 tahun 2015 yang berisi bupati atau walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM desa. Yang jadi pertanyaan jika Perda ini belum terbit sementara BUMDesnya sudah diberikan anggaran, maka apa yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan anggarannya? Inilah yang seharusnya menjadi kekwatiran bagi Pemda dan DPRD Kolaka agar secepatnya menetapkan Perda Kabupaten Kolaka tentang BUM Desa,” tandas Nasruddin.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kolaka, Musdalim Zakkir yang dimintai keterangannya  terkait Pembahasan Perda BUM Des di Kolaka mengatakan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kolaka memang belum pernah mengajukan Rancangan Perda tentang BUM Des untuk dibahas di DPRD Kolaka. Kata Dia, mengingat keberadaan BUMDes di tingkat desa yang telah terbentuk sejak tahun 2015 lalu, maka sudah seharusnya Perda tersebut sudah ada.
“Kami juga heran kok semua desa BUMDesnya sudah terbentuk dan telah menerima dana dari pemerintah, sementara Perda yang mengatur tentang itu belum ada. Belum lagi jila Perdanya sudah ada, maka harus dikuatkan dengan Peraturan Bupati (Perbup). Namun ini malah terbalik. Jadi jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan BUMDes di tingkat desa, maka tidak ada acuan bagi Pemuda dalam melakukan  pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebab tak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut,” kata politisi partai PKPI ini.
Musdalim menegaskan, sudah saatnya Pemda Kolaka mempercepat pembahasan Perda tentang BUMDes tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang terlalu jauh ditingkat pemerintah desa dan pengurus BUMDes. (cr3/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top