Warga Diminta Teliti Pilih Biro Perjalanan Haji – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Metro Kolaka

Warga Diminta Teliti Pilih Biro Perjalanan Haji

KOLAKA POS, KOLAKA – Menyikapi persoalan kasus jamaah haji Indonesia yang terlantar di Filipina dan tidak bisa berangakat, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Agama Islam (Penais), Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Kolaka, Syaifuddin Mustaming meminta agar masyarakat Kolaka untuk berhati-hati dalam memilih biro pemberangkatan haji dalam pengurusan pemberangkatan haji dan umroh. Dia meminta warga untuk tidak terpancing dengan iming-iming segera diberangkatkan tanpa kejelasan.
“Warga harus berhati-hati, jangan terpancing dengan iming-iming akan segera diberangkatkan, perjelas dulu. Kalau ada yang biro perjalanan haji yang janjikan iming-iming tersebut kasih ketemu dengan saya,” ungkap Syaifuddin Mustaming kepada Kolaka Pos kemarin.
Lanjutnya, hal tersebut disampaikannya mengingat kasus haji Filipina menjadi pelajaran berharga. “Ini perlu disampaikan agar kasus Filpina tidak terulang, masyarakat jangan mudah percaya biro perjalanan, untung-untung tidak ada warga Kolaka sejauh ini dalam laporan yang kami dapatkan, ini pertanda memang ada biro perjalanan yang nakal dan suka mengiming-iming calon jamaah,” ujarnya.
Lanjutnya para calon jamaah haji tentu akan mudah terpancing jika diiming-iming segera diberangkatkan apalagi bagi mereka yang sudah lama menunggu panggilan untuk menunaikan Rukun Islam ke lima itu.
Dia juga meminta Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Kolaka untuk tidak melakukan hal serupa seperti kasus Filipna.
Dalam kesempatan itu Kepala Seksi (Kasi) Penerangan meminta kepada petugas penyuluh Agama Islam non PNS untuk melengkapi berkas administrasi sesuai dengan Peraturan Dirjen perbendaharaan nomor : PER-31/PB/2016. Langkah itu dilakukan untuk menindak lanjuti peraturan Dirjen mengenai tata cara pembayaran penghasilan bagi pegawai non PNS lingkup kemenag yang dibebankan dalam APBN.
“ Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan Sesuai dengan pasal 7 Ayat 1 dan 2 pada Peraturan itu termaktub bahwa Pembayaran penghasilan PPNPN setiap bulan dibuat dalam suatu Daftar Pembayaran Penghasilan dari aplikasi Satker yang memuat Nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor dan Tanggal Surat Keputusan / Perjanjian Kerja / Kontrak, Status Kawin, Nomor Rekening Bank dan lain-lain,” katanya.
Untuk itu kata dia,Penyuluh Agama Islam Non PNS atau penyuluh honorer yang bertugas di lingkungan Kemenag Kabupaten Kolaka yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diwajibkan mengisi formulir dan biodata serta melengkapi dan menyetor foto copy berkas atau dokumen yang telah ditentukan paling lambat pada tanggal 9 September 2016. Imbauan itu juga lanjut Syaefuddin berlaku bagi seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang anggarannya bersumber dari APBN, antara lain guru madrasah Non PNS. (cr4)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top