Izin APMS dan Pertamini di Konut Harus Ditertibkan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Izin APMS dan Pertamini di Konut Harus Ditertibkan

Lembaga Pemerhati Hukum dan Hak Asasi Manusia (LEPHHAM) Sultra menuntut peninjauan dan penertiban APMS serta Pertamini.FOTO :Andi Jumawi/Kolaka Pos

KOLAKA POS, WANGGUDU – Kemarin (26/8), Lembaga Pemerhati Hukum dan Hak Asasi Manusia (LEPHHAM) Sultra di Konawe Utara (Konut), menggelar aksi damai menuntut peninjauan dan penertiban agen penyalur minyak dan solar (APMS) serta Pertamini.
Ketum LEPHHAM Sultra Abdul Safar mengatakan, APMS di desa Lamondowo, kecamatan Andowia dan sejumlah Pertamini di Konut diduga menyalahi aturan yang berlaku.
“?Kami meminta agar pihak perizinan dan pihak Dinas Pertambangan dan Energi, untuk segera melakukan tindak lanjut terkait kejadian di lapangan, dimana ada APMS yang mendirikan bangunan sudah menyerupai SPBU, namun belum memiliki izin resmi,” katanya.
Massa meminta kepada APMS, untuk segera dilakukan pemberhentian pengisian jerigen dan pertamini, yang belum memiliki legalitas dari instansi terkait.
Sekretaris Dinas Perizinan, Ratna Amin menuturkan, jika mereka tidak mengetahui adanya pembangunan tangki timbun yang dilakukan APMS di Lamondowo. “Kami akan melakukan penertiban, terkait izin pengangkutan dan penampungan BBM baik itu di APMS maupun di SPBU di daerah ini. Kami tidak mengetahui tentang adanya pembangunan (tangki tanam, red) tersebut, namun mereka sudah membangun, karena itu sebentar (kemarin, red) selesai salat Jumat kita akan lakukan kroscek di lapangan.” jelasnya.
Setelah mendengar penjelasan dari kantor perizinan, massa kembali bertolak ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Konawe Utara. Dimana mereka ditemui oleh Kepala Bidang Migas serta seksi Pengawasan Migas Distamben Konut.
Para demonstrans langsung diterima di loby kantor tersebut dan diberikan penjelasan dan berjanji kegiatan pengecekan akan dilakukan di lapangan.
Menurut Kabid Migas Distamben Konut, ?Asrun Sani, apa yang dilakukan oleh pihak APMS Lamondowo sudah menyalahi aturan dan akan dilakukan pemberhentian sementara, sebelum memiliki legalitas dari dinas dan instansi terkait.
Hal yang sama dikatakan Kepala Seksi Pengawasan Migas Distamben Konut, Tarjan. Bahkan saat itu juga langsung dibuatkan surat pernyataan terkait penyaluran dan pembangunan tangki tanam di APMS Lamondowo.
Kegiatan aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh kepolisian, bahkan dipimpin langsung Kapolsek Asera Kompol Saini Pabesak. Menurutnya, APMS Lamondowo tak boleh melayani pengisian jerigen maupun Pertamini yang tak memiliki legalitas, seperti apa yang ditekankan oleh Dinas Pertambangan dan kantor Perizinan Konut. Kegiatan pengisian BBM ke jerigen memang tetap dilarang tanpa ada legalitas, namun ulah nakal APMS masih saja dilakukannya. Sehingga penekanan akan pelanggaran ini perlu dilakukan tindak lanjut.
Sementara itu, Manager APMS Lamondowo mengatakan, berkasnya sudah lengkap semua.
“Kami sudah penuhi semua apa yang dianggap kurang oleh pemerintah terkait izin, namun untuk izin 2012 lalu kami sudah pegang nomor 005/503/IMB/VII/2012,” kata Astuti.
Untuk diketahui, pihak APMS Lamondowo menandatangani surat pernyataan, untuk tidak melayani pengisian BBM kepada pertamini dan pengusaha lain yang tak memiliki legalitas. Disaksikan oleh Kapolsek Asera, Kabid Migas Distamben Konut, Sekretaris Perizinan Konut serta Ketum LEPHHAM Sultra. Hari itu juga dilakukan pemberhentian pembangunan tangki tanam sampai ada legalitasnya. (k7/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top