KPK Dinilai Terburu-buru – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

KPK Dinilai Terburu-buru

Nur Alam Tersangka

KOLAKA POS, KENDARI – Penetapan gubernur Nur Alam sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap pertambangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai terburu-buru.

Menurut pakar Hukum Sultra, Dr Amir Faisal SH MH kasus ini pernah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan hasilnya kasus ini SP3 dan belum dibuka kembali oleh Kejagung. Olehnya itu dia menilai terkesan terburu-buru. “Dalam Hukum, sebuah kasus apabila dinyatakan SP3 dan akan dilanjutkan lagi apabila ditemukan bukti baru dan lagi yang harus membuka kembali kasus tersebut ialah Kejagung. Setahu saya berdasarkan pemberitaan media, selama ini Kejagung belum membuka kembali kasus ini,” ujarnya Rabu (24/8)

Kata dia, apabila Kejagung membuka kembali kasus ini maka yang berhak melakukan penyelidikan lanjutan ialah Penyidik Kejagung bukan KPK. “Memang dalam undang-undang, KPK bisa mengambil alih kasus, dan ketika penyidik Kejagung melimpahkan ke KPK. Namun sepanjang kasus ini belum dibuka kembali oleh Kejagung maka menurut hukum kasus ini tetap SP3,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultra ini juga mengungkapkan KPK harus melihat pangkal persoalan ini, dari mana izin pertambangan tersebut bermula hingga terbit. “Konsesi PT. AHB ini berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Buton dan Bombana. Nah di dua kabupaten tersebut memiliki intansi tehknis yaitu Dinas Pertambangan, tentu sebelum izin tersebut keluar harus dikaji oleh Dinas tersebut lalu diserahkan ke bupati, kemudian bupati membuat rekomendasi penertibatan izin lalu dibawa ke meja Gubernur. Jadi setelah sampai ke meja Gubernur, tentu izin tersebut sudah clean and clear kemudian selanjutnya ditandatangani oleh Gubernur selaku pemegang kewenangan,” sebutnya.

Amir menambahkan, sebelum sampai ke Gubernur, kajian izin tersebut tentu tentu sudah di evaluasi lagi oleh Dinas Pertambangan Provinsi, jika bermasalah tentu dipersoalkan. “Untuk itu, KPK harus memeriksa pejabat Instansi pertambangan dua kabupaten tersebut, Bupati Buton dan Bombana, serta Pejabat Dinas Pertambangan Provinsi. Saya kurang tahu kalau KPK sudah memeriksa mereka atau belum. Perlunya mereka diperiksa sebab sebelum ditandatangani oleh Gubernur, terlebih dahulu ada rekomendasi oleh Bupati dan Instansi tehknis yang mengkajinya,” tambahnya. (k1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top