Pemerintah Gandeng Kejaksaan dalam Pengawasan Dana Desa – KOLAKA POS

KOLAKA POS

SAFARI DESA

Pemerintah Gandeng Kejaksaan dalam Pengawasan Dana Desa

KOLAKA POS, KOLAKA – Pemerintah akhirnya menggandeng pihak Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa yang saat ini tengah berjalan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes) Kolaka, Akbar dalam keterangannya mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Tiga hal tersebut kata Akbar harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh Pemerintah Desa agar pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.
“Yang kami tekankan kepada Pemerintah Desa dan seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa agar dalam penggunaan dana tersebut hendaknya mengacu pada perencanaan anggaran yang sudah ditetaokan. Begitu pula dengan proses pelaksanaanya, harus melibatkan pihak yang terkait dalam pengelolaan dana tersebut utamanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta perangkat desa lainnya. Yang tak kala pentingnya adalah proses penatausahaan pasca kegiatan dilaksanakan, yakni membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran yang digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih baik,”terang mantan Kabag Pemerintahan Pemda Kolaka ini.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Kolaka, Karimuddin, SH saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan dana desa di Kecamatan Toari kemarin berharap agar seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa agar menghindari terjadinya perbuatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut kata dia, antara lain, melaksanakan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RAB dan desain yang ada serta mengeluarkan anggaran yang tidak dianggarkan dalam rencana kegiatan.
Selain BPM dan Pemdes dan Kejaksaan, Kegiatan monev tersebut juga diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kolaka sebagai instansis yang menangani masalah Tehnik pembangunan serta Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemuda Kolaka, Camat dan Sekcam. (cr3/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top