Kepala BBPJN IV, akan Evaluasi PPK dan Satker – KOLAKA POS

KOLAKA POS

KOTA KENDARI

Kepala BBPJN IV, akan Evaluasi PPK dan Satker

Dugaan Persengkongkolan Jahat Proyek Jalan Pramuka Kolaka

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani Dua Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) Akhmad Cahyadi (Foto asbar/kop)

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani Dua Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) Akhmad Cahyadi (Foto asbar/kop)

KOLAKA POS, KENDARI – Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani Dua Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) Akhmad Cahyadi mengaku akan mengevaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satuan Kerja (Satker) jika terbukti melakukan persengkongkolan jahat dengan pihak tertentu dan tidak provesional dalam menagani Proyek lelang tahap dua pengerjaan jalan Pemuda Kolaka.

Hal Itu, Sesuai laporan PT Rekaya Semesta Utama sebagai pemenang tender mega proyek Pegerjaan tahap Dua Jalan Pemuda Kolaka kepada Ombusman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tenggara (Sultra) jika PPK tidak mau menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada PT Rekaya Semesta Utama tanpa alasan yang jelas.

“Kalau dalam perjalanan (Pemeriksaan oleh ORI, red) nanti PPK dan satker melakukan penyelewengan pelanggaran maka kita akan evaluasi,” katanya Jumat (19/8) saat ditemui Kolaka Pos.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap proyek pengerjaaan jalan tersebut, dan dalam hal ini masih memeriksa administrasi PT Rekaya Semesta utama, sesuai alasan PPK sehingga tidak menerbikan SPPBJ. “Iya masih evaluasi (terhadap pemenang tender tahap dua) belum dilelang ulang,” katanya.

Kata dia untuk penilaian kasus pelelangan dan permasalahan tidak di terbitkannya SPPJ ini, harus benar-benar mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. dan siapapun tidak boleh melanggar.

“Jadi semua peraturan barang dan jasa kita diatur di perpres dan semua itu harus di taati,” pungkasnya. (k1/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top