Suara PPP Kolaka Pecah – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Suara PPP Kolaka Pecah

Usulkan Dua Nama Berbeda Gantikan Suaib Kasra

KOLAKA POS, KOLAKA – Suara DPC PPP Kolaka pecah saat mengusulkan pengganti Wakil Ketua DPRD Kolaka Suaib Kasra yang almarhum. Dari pihak Najmuddin Haruna mengusulkan H. Syakruddin (H. Unding) untuk posisi Wakil Ketua , sementara versi.
Menyusul masuknya dua surat usulan pergantian unsur pimpinan DPRD Kolaikan kanka pasca meninggalnya Almarhum Suiab Kasra dari Partai Yang PPP tetapi beda versi yaitu DPC Partai PPP versi Najmuddin Haruna dan DPC Partai PPP versi Rustam Petta Nyalla menunjuk \H, Jariah.
Atas usulan kedua nama itu, sehingga pihak DPRD Kolaka menggelar rapat Paripurna untuk yang berlangsung kemarin di aula Rapat Paripurna DPRD Kolaka kemarin. Rapat tersebut sempat berlangsung alot dan tegang karena banyaknya anggota DPRD yang mempertanyakan terkait dua usulan pergantian unsur pimpinan yang berbeda nama dari dua versi partai tersebut.
“Kalau menurut saya kita harus cermati persoalan ini, apalagi ada dua surat usulan dari partai yang sama tapi beda versi, dan saya takutkan akan muncul lagi surat usulan dari versi yang lain, itu membuat kita akan rapat-rapat terus, makanya kalau saya kita tunggu dulu proses PAW yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap baru kita lanjutkan,” tegas Ajib Majib, anggota DPRD dari Partai PAN dalam Rapat tersebut.
Lanjut Ajib, penujukkan H. Syakhruddin usulan dari DPC partai PPP versi Najmuddin haruna terdapat kejanggalan nomor surat, juga dengan akan diakomodirnya usulan dari Versi Rustam Petta Nyala maka secara otomatis akan menggugurkan penujukkan H. Syakruddin sebagai Pelaksana Tugas Wakil Ketua.”Kalau saya melihat ada hal yang salah dari surat usulan Versi Najmuddin Haruna, coba perhatikan nomor suratnya tertulis PAW sementara halnya mengenai pergantian unsur pimpinan, inikan perlu dipertanyakan, lalu menurut saya jika kita mengusul dua nama maka secara otomatis posisi wakil ketua yang dipegang sementara H Unding akan gugur secara otomatis,” tutur Ajib.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh, legisltor Golkar Bakri Mendong. Menurutnya usulan Pergantian Antar Waktu Suaib Kasra harus dipending dulu sebab belum aa kepastian hukum, lalu terklait pergantian unsur pimpinan DPRD juga tetap harus mengusul dua nama tersebut dalam satu surat keputusan. “Kalau terkait PAW saya sarankan di pending dulu sebab bukan ranahnya kita melakukan verifikasi mana versi yang benar, dan mengenai pergantian unsur pimpinan, karena sudah ada dua surat yang masuk makanya saya usul kalau bisa keduanya tetap diusulkan dalam satu surat usulan,”papar Bakri Mendong.
Sementara itu, Musdalim Zakir legislator PKPI mengingatkan kepada DPRD untuk berhati-hati dan tidak terjebak pada keputusan hukum dan keputusan politik mengenai dua versi di partai PPP.”Kita harus berhati-hati, sebab mengenai dua versi Partai ini kita jangan terjebak dalam keputusan politik dan keputusaan hukum. Ketika Kita akan mengambil keputusan politik maka kita harus hati-hati jika nantinya keputusan politik tersebut berimplikasi pada keputusan hukum, dan seingat saya dalam rapat paripurna ini yang kita harus bahas harusnya lanjut atau tidak usulan Perganian Unsur Pimpinan yang sementara diduduki oleh H. Unding, bukan membicarakan usulannya Hj. Jariah,” terang Musdalim.
Sementara itu, Lagislator PDIP, H. Syarifuddin Baso Rantegau ikut angkat bicara. Menurutnya lembga DPRD harus fair mengenai usulan dari dua partai yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. “Kita harus fair, partai mereka belum ada kekuatan hukum tetap, kedua-duanya harus diusul, dan posisi harus seri, kembalikan pada posisi yang sama,” tegas Syarifuddin.
Ketegangan dalam Rapat juga terjadi saat Legislator PBB, Handra menyebut adanya oknum anggota DPRD yang mencoba ikut terlibat dalam pengurusan usulan PAW PPP tesebut. “Pimpinan jangan sembarang sebut ada keterlibatan anggota DPRD lainnya, kita tersinggung apa yang disampaikan saudara Handra, kita ini punya kode etik,” tegas Kaharuddin saat melakukan interuspi.
Sementara itu, Rusman, anggota DPRD dari Parati Demokrat meminta DPRD tetap mengusul duaa nama tersebut, persoalan adanya dua versi, bukan urusan DPRD. “Kalau saya pimpinan, tetaap usulkan kedua nama itu, soal dua versi bukan urusan kita, biarkan di propinsi sana yaang bahas nanti,” ujar Rusman.
Setelah berjalan alot akhirnya forum menyepakati dua nama yang diusulkan dari versi berbeda tersebut tetap diusul ke propinsi untuk ditindak lanjuti. Sementara terkait penujukkan H. Syakhruddin sebagai pelaksana sementara wakil ketua DPRD, Parmin Dasir sebagai pimpinan sidang berdalih bahwa hal tersebut berdsarkan surat usualn DPC Partai PPP versi Najmuddin Haruna yang memang menyodorkan dua surat yakni mengenai pelaksana tugas dan pengenai unsur pimpjnan, sementara versi Rustam hanya mengusul mengenai pergantian unsur pimpinan bukan mengenai pelaksana tugas. “Kalau posisi sebagai pelaksana tugas memang ada suratnya juga dari versi Najmuddin Haruna, jadi ada dua suratnya satu mengenai pelaksna tugasnya satu lagi mengenai pergantian unsur pimpinannya, sementara versi Rustam Petta Nyala hanya mengenai pergantian Unsur pimpinanya saja,” papar Parmin.
Terkait hal itu, Rustam Petta Nyala, yang juga mengaku masih sebagai ketua DPC PPP Kolaka yang sah melalui sambungan teleponnya mengatakan bahwa pihaknya juga akan mengusulkan Hj. Jariah sebagai plt Wakil Ketua. “Suratnya akan kami layangkan, kita usul Hj. Jairah sebagai Plt, makanya DPRD juga harus fair, jangan hanya satu pihak saja yang diladeni,” tegas Rustam Petta Nyala. (cr4/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top