Majelis Kode Etik Bombana Tidak Tegas – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Majelis Kode Etik Bombana Tidak Tegas

Belum Ada Sanksi Berat Bagi PNS “Nakal”

KOLAKA POS, BOMBANA – Empat bulan penyelenggaraan sidang kode etik kepegawaian Pemkab Bombana berlalu, namun belum ada juga sanksi tegas yang dikeluarkan majelis kode etik, bagi PNS yang melanggar kode etik. Hal itu tentunya seolah membuat tim majelis kode etik tidak tegas, dalam menindak pegawai “nakal”.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana, Rusman mengungkapkan, saat ini tim majelis baru mengeluarkan sebagian sanksi ringan dari 39 PNS yang menjalani sidang kode etik
“Baru sebagian yang sudah menerima sanksi itupun sanksi ringan saja, masih ada beberapa PNS yang belum ditahu jumlahnya, yang akan menerima sanksi menegah keatas atau berat, hasilnya kita tinggal lihat seperti apa kedepannya, kami sementara melakukan tahapan,” tutur Rusman di ruang kerjanya, Kamis (18/8).
Ia menambahkan, lambatnya sanksi berat bagi PNS yang melanggar dikarenakan masih banyaknya urusan dinas yang mesti harus diselesaikan oleh tim majelis. Beberapa diantarannya tim majelis terlibat dalam Diklatpim dan masih banyaknya urusan pekerjaan kantor yang belum selesai.
Memberikan sanksi menegah keatas atau berat lanjutnya, tim harus menyelesaikan beberapa tahapan yang diatur dalam peraturan.
“Memberikan sanksi berat terhadap PNS yang melanggar perlu pertimbangan, yang betul-betul matang dan didukung oleh payung hukum, hal tersebut agar pada saat mengeluarkan surat keputusan yang bersangkutan, yaitu PNS yang melanggar tidak komplen,” jelasnya.
Meski tidak menyebutkan secara detail berapa jumlah PNS yang akan diberikan sanksi berat, namun tim majelis akan tetap melakukan pemberian sanksi tersebut, hal itu dilakukan agar peraturan tetap dijalankan.
“Sanksi beratnya penurunan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, itu contohnya. Sehingga dengan begitu dapat memberikan efek jera bagi PNS tersebut, dan akan menjadi contoh bagi PNS lainnya. Tentunya harapan tim majelis, PNS yang ada di Bombana dapat menjalankan tupoksinya sesuai amanah UU ASN,” harapnya. (k6)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top