PT. Merbau Dilarang Beraktifitas di Konsel – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

PT. Merbau Dilarang Beraktifitas di Konsel

Irham: Kalau Melanggar Dilaporkan ke DPRRI dan Ombudsman

KOLAKA POS, ANDOOLO – Hasil rapat Komisi II DPR-RI memutuskan, melarang PT Merbau, melakukan aktifitas penggusuran khususnya di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Mowila dan Landono. Pasalnya di dua Kecamatan tersebut terdapat banyak masalah, diantaranya banyak lahan tumpang tindih dan lain sebagainya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Irham Kalenggo. Menurut Irham surat larangan itu resmi dari Ombudsman RI.

“Sebagai anggota Dewan kami wajib menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan salah satunya adalah larangan terhadap PT Merbau. Ini adalah upaya kami,” ungkapnya.

Menurutnya, lanjut dia konflik antara Merbau dan Masyarakat tidak bisa diselesaikan disini, sehingga pihaknya mendorong permasalahan tersebut kepusat melalui, Komisi II DPR-RI.

“Pihak DPR pusat ini sudah kali kedua ke Konsel, dengan mendatangkan langsung Badan Pertanahan Nasional. Bahkan kedatangan mereka beberapa waktu lalu, menyimpulkan akan meninjau ulang Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan tersebut,” bebernya.

Lebih lanjut dijelaskannya, kalau ditemukan hal yang bertentangan didalmnya, kemungkinan besar HGU PT Merbau akan dikurangi.

“Seperti Mowila dan Landono, sudah pasti akan dikurangi HGU nya. persoalannya disana kurang lebih 40 KK , memiliki sertifikat sah, namun faktanya Merbau menggusur. Tentu ini adalah masalah hak milik masyarakat kemudian digusur,” jelasnya.

Irham menambahkan selain yang 40 itu, maaih banyak lagi persoalan lainnya yakni lahan yang bersentuhan dengan lahan transmigrasi dan penduduk lokal.

“Sebenarnya yang kita harapkan investasi masuk, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Karena kalau maayarakat gaduh tentu perusahaan juga tidak akan nyaman, jadi silahkan mengolah sesuai hak setelah melakukan proses dan tidak ada masalah, silahkan gusur,” terangnya.

Ditegaskannya lagi, untuk sementara waktu yang tidak ditentukan PT Merbau dilarang keras beraktifitas, dan kalau sampai larangan itu dilanggar pihak DPR akan melaporkan kembali PT Merbau.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top