Hujan Interupsi Warnai Paripurna Raperda LKPJ Bupati – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Hujan Interupsi Warnai Paripurna Raperda LKPJ Bupati

rapat raperda (1)KOLAKA POS, KOLAKA – Sidang Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Tahun Anggaran 2015, Senin kemarin berjalan cukup alot
, beberrapa anggota DPRD melakukan interupsi saat sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir.
Interupsi itu mempertanyakan Rancangan Pereturan Daerah (Raperda) LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015 yang diagendakan untuk ditetapkan menjadi Perda namun tidak dilakukan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana hasil konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 471 Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016.
“Sebelum dilanjutkan, Saya ingin mengatakan bahwa hasil evaluasi dari Gubernur ini bersifat keputusan dan harus ditindak lanjuti, Sebab, kalau tidak dilakukan, ada warning jika tidak ada perbaikan selama tujuh hari setelah SK Gubernur dikeluarkan tapi mau dipaksakan ditetapkan menjadi Perda, maka bisa dibatalkan, jadi tidak benar kalau pak Ketua DPRD bilang tidak ada dasarnya, ” terang Bakri Mendong dalam interupsinya.
Interupsi lainnya juga datang dari politikus PKS, Rusman. Ia menegaskan bahwa sesuai hasil evaluasi LKPJ Bupati tersebut, Pemda Kolaka bersama DPRD segera menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian. “Raperda ini belum dilakukan penyempurnaan tapi sudah mau ditetapkan menjadi Perda. Kalau ini dipaksakan tentu akan memberikan konsekwensi hukum,” tegas Rusman.
Sebelumnya Pimpinan sidang, Parmin Dasir tetap bersikukuh untuk melanjutkan sidang penetapan dengan dalih bahwa dirinya tidak menemukan aturan hukum yang memaksakan Pemda Kolaka melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama DPRD melalui Badan Anggaran secara formil melakukan rapat pernyempurnaan sesuai yang diperintahkan dalam SK Gubernur tersebut. “Tidak ada aturan main yang menjelaskan bahwa penyempurnaan dan penyesuaian LKPJ itu dilakukan secara resmi Banggar dan TPAD. Dan, ini tidak pernah dilakukan selama ini,” jelas Parmin Dasir.
Karena suasana kian alot, Parmin kemudian mengarahkan paripurna untuk diskorsing selama setengah jam untuk melakukan pembicaraan dengan tim TPAD, dan diamini oleh sebagian anggota DPRD lainnya.
Pantauan media ini, pertemuan bersama TAPD dan unsur alat kelengkapan dewan dilakukan di ruang kerja Ketua DPRD Kolaka secara tertutup. Bahkan hingga menghabiskan waktu berkisar 1 jam lebih. Sayangnya, hasil pertemuan itu tak disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan. Yang terjadi justru sejumlah anggota DPRD yang awalnya telihat panas mempertanyakan LKPJ Bupati tersebut tidak mempermasalahkannya lagi. Dan akhirnya 8 fraksi yang ada dalam pandangannya menyetujui Raperda LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015 ditetapkan menjadi Perda.
“Masalah itu tadi sudah disampaikan ke SKPD, dan disadari tidak sempat melakukan komunikasi dengan banggar mengingat kasip waktu, tapi ke depan kita harus perbaiki untuk tetap mengikuti prosedur dan mekaanisme yang ada dan mereka berjanji akan mengusulkan perbaikan,” terang Bakri Mendong. (cr4/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top