Menanti Tersangka Korupsi Dana Rental Mobil KPU Konsel – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Menanti Tersangka Korupsi Dana Rental Mobil KPU Konsel

Jaksa Fungsional Rudi S.Pi, SH, M.Si.

Jaksa Fungsional Rudi S.Pi, SH, M.Si.

KOLAKA POS, ANDOOLO  – Kasus penyalahgunaan dana hiba anggaran rental mobil yang melibatkan lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kini telah naik status dari penyelidikan kepenyidikan dan saat ini telah diserahkan pada Pidana Khusus (Pidsus). Dengan naiknya status penyidikan ini, kemungkinan besar lima komisioner KPUD Konsel akan ditetapkan sebagai tersangka.
Kejari Andoolo melalui Jaksa Fungsional Rudi mengungkapkan, dengan naiknya ketahap penyidikan maka akan diperdalam untuk mengetahui secepatnya siapa-siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka, untuk kerugian negara masih sementara koordinasi dan menunggu hasil audit BPKP.
“Dengan adanya keterangan bukti, maka patut diduga adanya tindak pidana korupsi sehingga dinaikan ke tahap penyidikan. Salah satu bukti yakni surat keterangan perjanjian kontrak, surat perintah bayar, kemudian beberapa keterangan terkait dari pihak tim TAPD, maupun dari internal Sekertariat (bendahara dan PPK) dan Komisioner itu sendiri, termasuk pemilik kendaraan rental,” jelasnya.
Meski sudah dinaikan status, lanjut dia, tetapi pihak Kejaksaan belum menetapkan tersangka, pasalnya sesuai KUHP Pasal 1 butir 5, dijelaskan bahwa sesuatu sudah patut diduga ada tindak pidana korupsi didalamnya, maka bisa lanjut ketingkat penyidikan. Setelah itu di pasal 106 KUHP itu nanti akan diperdalam, tentunya dengan bantuan BPKP dalam menghitung kerugian negara.
“Dari ekspos kami kemarin bersama Kasi Pidsus dengan teman-teman BPKP, memang mereka mengindikasikan ada kerugian negara didalamnya. Sehingga kasus ini akan diperdalam dengan memanggil kembali saksi-saksi yang sudah kami periksa sebelumnya, pasalnya ada beberapa keterangan kemarin yang perlu diperdalam kembali. Kemungkinan KPU Provinsi dan Bawaslu akan kita panggil juga, untuk diambil keterangannya terkait tupoksi mereka,” terangnya.
Dikatakannya lagi, dugaan kuat adanya Korupsi dana hibah ini, diperkuat dengan adanya misskomunikasi administrasi, dimana didalamnya ketahuan tidak sinkron. Kegiatan yang berlangsung selama delapan bulan, anggaran cair bulan Juli sementara pengadaan perjanjian dimulai 1 Mei 2015 disinilah titik acuannya, sehingga tidak sinkron.
“Untuk kerugian negara pihak BPKP masih terus bekerja keras, sementara dari data tim TAPD jumlah keseluruhan kerugian negara sekitar Rp326.400.000, jadi mobil rental ini jumlahnya bukan lima melainkan tujuh, karena sekertariat KPU juga menggunakan dua mobil rental dan Komisioner lima mobil,” ungkapnya. (k5/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top