Dinas Pendidikan Konawe Wacanakan Tambah Kantor UPTD Kecamatan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Dinas Pendidikan Konawe Wacanakan Tambah Kantor UPTD Kecamatan

ilustrasi-pindahan-kantor-BPMPD

NET/ILUSTRASI

KOLAKA POS, UNAAHA – Minimnya kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pendidikan kecamatan di Konawe, tentunya menjadi perhatian serius Pemkab Konawe.
Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Konawe, Jumrin Pagala mengatakan, minimnya kantor UPTD pendidikan kecamatan memang sudah lama terjadi di Konawe, namun itu bukan karena pemerintah tidak memperhatikannya, tapi anggaran untuk pembangunan kantor UPTD tersebut belum bisa diakomodir dalam anggaran pendidikan, meski demikian dinas pendidikan akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun kantor tersebut.
“Insya Allah, saya sudah bertemu sama kepala UPTD sebulan yang lalu, dan rata-rata itu mereka mengusulkan dan Insya Allah itu yang akan kami perjuangkan kedepan di tahun 2017 ini. Bagaimana caranya infrastruktur UPTD ini tidak lagi nempel di bangunan sekolah, begitu juga dengan pegawainya, jika nanti ada pengangkatan pegawai kita akan kirim ke UPTD, demikian dengan tenaga pendidik kita kirim ke sekolah yang masih kekurangan guru,” katanya.
Jumrin menambahkan, selama ini kantor UPTD kecamatan kurang difungsikan, akhirnya penghuni kantor UPTD kecamatan terkesan malas. Padahal kantor UPTD merupakan ujung tombak informasi dinas pendidikan, untuk mengetahui perkembangan pendidikan di wilayah tersebut, sehingga nantinya UPTD ini akan difungaikan kembali sebagai pengawas pendidikan kecamatan, demikian juga dengan urusan-urusan administrasi pendidikan UPTD kecamatan bisa menjalankan, meski keputusan masih berada di kantor dinas pendidikan kabupaten.
“Sejak satu bulan yang lalu saat saya menjabat kepala dinas PK, saya meorentasi apa-apa saja yang belum terselesaikan oleh pejabat sebelumnya. Insya Allah dengan kerjasama semua teman-teman, kita akan benahi jika ada yang kurang, terkait kurang difungsikanya UPTD, walaupun difungsikan tapi tetap saja akan ada beberapa wewenang yang tidak bisa diselesaikan UPTD, karena keputusan sah itu ada di dinas PK kabupaten,” tutupnya. (m4)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top