Wakil Ketua DPRD Kolaka Dijabat Sementara H. Syakhruddin – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Metro Kolaka

Wakil Ketua DPRD Kolaka Dijabat Sementara H. Syakhruddin

KOLAKA POS, KOLAKA – Setelah sempat kosong selama sebulan lebih, akhirnya jabatan wakil ketua II DPRD Kolaka kini dijabat oleh H. Syakhruddin, legislator PPP yang menggantikan almarhum Suaib Kasra. Meski demikian, H. Syakhruddin atau yang akrab disapa H. Unding hanya bersifat sementara menduduki jabatan itu, sesuai dengan rekomendasi partainya yang menunjuknya sebagai pelaksana tugas.
“Ada SK-nya dari partai, ya hanya sementara saja, sebagai pelaksana tugas sementara, saya belum definitif, sesuai dengan rekomendasi dari partai,” kata H. Unding, yang dikonfirmasi usai memimpin sidang paripurna hasil reses pada, Jumat (5/8) lalu.
Dengan amanah tersebut, dirinya melepas jabatan posisi ketua Fraksi yang dijabatnya, dan diambil alih oleh rekan separtainya Jariah. “Ketua Fraksi kini dipegang oleh Jariah,” papar H. Unding.
Meski menduduki posisi strategis tersebut, kata H. Unding, dirinya tidak secara penuh memiliki hak dan kewenangan, sebab hanya sebagai pelaksana tugas dan bersifat sementara.
“Semua fasilitas bisa digunakan tetapi semua yang berkaitan dengan keuangan tidak, seperti SPPD dan tunjangan,” ungkapnya.
Namun, terkait mobil dinas yang kini sudah digunakannya, Unding berdalih bahwa bukan dirinya yang meminta. “Mobil bukan saya minta, saya hanya dibawakan, jadi saya gunakan,” ungkapnya.
Unding juga mengatakan, bahwa dirinya siap melepas jabatan tersebut jika dikemudian hari partai memintanya setelah ada pengganti antar waktu yang menggantikan almarhum Suaib Kasra.
“Saya siap, saya serahkan semua kepada partai, saya bernaung dibawah partai, apapaun yang diamanahkan partai kepada saya,” jelasnya.
Terkait jabatan yang bersifat sementara tersebut, Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir, membenarkan jika hal tersebut atas dasar rekomendasi dan permintaan PPP. “Ada rekomendasi dari partainya, dan memang hanya bersifat sementara, karena bersifat sementara semua yang berkaitan dengan keuangan dia tidak berhak, seperti tanda tangan SPPD dan tunjangan, dan memnag ada rekomendasi partai, ada suratnya maka dari dasar itulah dia menduduki jabatan itu,” jelas Parmin.
Mengenai proses PAW almarhum Suaib Kasra, Parmin menambahkan, bahwa saat ini masih berproses, dan dia menegaskan urusan PAW adalah urusan partai dan KPU, DPRD hanya bersifat meneruskan. “Urusan PAW urusan adalah urusan partai dengan KPU, disini kalau ada surat dari partai atau dari KPU saya teruskan, dan memang sudah dua kali surat partai masuk dan kita sudah teruskan, dan sampai saat ini belum ada penyampaian prosesnya begaimana, yang saya dengar itu sesuai suratnya katanya KPU sementara konsultasikan ke partai yang bersangkutan,” jelas Parmin. (cr4)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top