Kadishut Sultra Bakal Dilaporkan ke Polda – KOLAKA POS

KOLAKA POS

KOTA KENDARI

Kadishut Sultra Bakal Dilaporkan ke Polda

Terbitkan IPK di AtasTanah Sengketa
KOLAKA POS, KENDARI – Forum Peduli Masyarakat Sulawesi Tenggara Tenggara (FPMSTT) akan melaporkan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Rusban Rio karena menerbitkan Izin Pengelolaan Kayu (IPK) diatas lahan yang masih bersengketa kepada PT. Satya Jaya Abadi .
Menurut Ketua FPMSTT Zainudin, lahan yang menjadi objek IPK masih dalam kasasi di Mahkamah Agung. Olehnya itu hal tersebut sangatt idak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tidak ada wewenang Rusban Rio untuk menerbitkan IPK diatas lahan yang masih berperkara.
“Kalau bukan Senin, Selasa kami akan melaporkan Kadishut Sutra karena menerbitkan surat keputusan nomor 198/SK/2016 tentang pemberian IPK kepada PT Satya Jaya Abadi di Kel. Tonombulu, Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan, yang tertanggal 25 juni 2016 atas nama gubernur Sultra,” ujarnya, Sabtu (6/8).
Kata Dia, Dinas Kehutanan sebagai pihak yang menguasai seluruh tehnik pengelolaan kayu di Sultra
harus mempertanggungjawabkan IPK yang ditebitkan tersebut, apalagi dasar penerbitan IPK tersebut dengan melakukan stok opnamefiktif.
“Andaikan IPK itu dianggap sah, maka tata cara stok opnamenya dilakukan di area izin IPK tersebut, dan kalau dilakukan di izin industrinya maka kayu-kayu yang diangkut itu harus memiliki dokumen sahnya hasil hutan SKSHH, tetapi oleh Dishut melakukan kegiatan stop opname diizin industrinya tidak ada satupun dokumen yang menyertai kayu yang berada di lokasi tersebut,” ujarnya.
Senada dengan itu pengacara yang mendampingi FPMSTT Rustam PettaNyalla mengatakan berdasarkan penjelasan Zainudin terkait penerbitan IPK tersebut, dinilai ada kesalahan hukum yang memang disengaja apalagi selain dalam proeses sengketa, tanah seluas 100 hektar yang menjadi objek IPK itu merupakan milik rakyat Sampolawa yang dipenuhi kayu jati.
“Dalam hal ini saya melihat ada permufakatan jahat yang harus diusut tuntas, apalagi tanah itu merupakan tanah rakyat meskipun saat ini masih dalam proses perjuangan karena masih kasasi di MK. Kalau sampai dibiarkan IPK ini berjalan, maka masyarakat akan sangat dirugikan karena gerak langkah IPK itu akan menebang habis seluruh kayu tanaman masyarakat di areal tanah yang masih bersengketa itu,” jelasnya (k1/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top