Dinilai Cacat Hukum, Warga Minta Izin PT. SJA Dicabut – KOLAKA POS

KOLAKA POS

KOTA KENDARI

Dinilai Cacat Hukum, Warga Minta Izin PT. SJA Dicabut

Suasana demonstrasi yang dilakukan FPMSTT, Kamis (4/8).FOTO : Asbar/Kolaka Pos

Suasana demonstrasi yang dilakukan FPMSTT, Kamis (4/8).FOTO : Asbar/Kolaka Pos

KOLAKA POS, KENDARI – Forum Peduli Masyarakat Sulawesi Tenggara Tenggara (FPMSTT) melakukan demonstrasi guna meminta kepada Dines Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) agar mencabut Izin Pengelolaan Kayu (IPK) PT. Satya Jaya Abadi (SJA) yang beroperasi di Hutan Jati Sampolawa, kabupaten Buton Selatan (Busel).
Menurut koordinator aksi Alfin, pola IPK yang dimiliki PT. SJA cacat kewenangan. Sebab, dikeluarkan oleh Pejabat (Pj) Bupati Busel, sementara dalam undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pengelolaan hutan daerah kewenangannya berada di Provinsi dan Pusat.
Sehingga lanjutnya, PT. SJA tidak bisa melakukan pengelolaan kayu jati di Busel dan pelaksanaan stok obname di Sampolawa tidak bisa dilakukan.
“Sangat jelas IPK tersebut cacat kewenangan dan tidak sesuai prosedural yang ada, tetapi Dinas Kehutanan Sultra masih melegitimasi hal ini dengan mengeluarkan kelengkapan administrasi stok obname, yang dilakukan secara fiktif,” tuturnya.
Selain itu, tanaman jati di desa Sampolawa merupakan tanaman rakyat, yang ditanam di atas tanah rakyat dan tidak ada lembaran negara yang menyatakan adanya anggaran negara yang dikeluarkan untuk keberadaan jati tersebut.
“Untuk itu tidak ada hak negara yang melekat pada jati di Busel tersebut, dengan demikian izin IPK tidak subtansial,” katanya.
Setelah menggelar aksi di Dinas Kehutanan, massa kemudian menuju Mapolda Sultra untuk meminta Kapolda Sultra agar segera melakukan penindakan dari persoalan yang ada di Buteng tersebut. (k1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top