Anzarullah : Hampir Semua Kontraktor Sudah Mengembalikan Kerugian Negara – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Kolaka Timur

Anzarullah : Hampir Semua Kontraktor Sudah Mengembalikan Kerugian Negara

KOLAKA POS, TIRAWUTA – Berdasarkan hasil temuan BPK, hasil pengerjaan yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kolaka Timur tahun anggaran 2014-2015 telah mengalami kerugian negara mencapai miliran rupiah. Akibatnya, BPK merekomendasikan untuk dikembalikan.

Plt Kadis PU Koltim Anzarullah mengatakan, dari semua para kontraktor yang dianggap merugikan negara, semuanya telah memiliki niat baik. Sebab, semuanya mau untuk mengembalikan kerugian negara. “Sampai saat ini pembayaran masih terus dilakukan. Bahkan sudah hampir semua, terkait berapa nilainya saya kurang tahu. Sebab, mereka menyetor langsung melalui kas daerah,” ungkapnya saat ditemui kemarin, (4/8) di sela-sela rapat paripurna DPRD Koltim dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi dan tanggapan kepala daerah atas LKPJ 2015 dan Raperda RPJMD Koltim 2016-2021.

Lain halnya katanya, jika para kontraktor tidak ada niat untuk mengembalikan, langsung diblacklist. Namun sejauh ini, semuanya memiliki niat baik untuk mengembalikan.

“Kerugian negara yang ada di PU kurang lebih sekitar Rp1 miliar. Makanya, kami sudah melayangkan surat kepada mereka yang dianggap merugikan. Selain itu, meminta membuat pernyataan untuk siap mengembalikan uang itu, karena sebagai bentuk kewajiban untuk mengembalikan. Alhamdulliah, semuanya sudah hampir mengembalikan,” jelasnya.

Apakah ada batas waktu yang dil berikan kepada mereka untuk mengembalikan?.Anzarullah mengatakan, sepengetahuannya tidak ada yang mengaturnya. Apalagi mereka memiliki niat untuk mengembalikan. Namun tidak juga seumur hidup. “Ini pekerjaan sebetulnya sudah selesai, hanya saja pemeriksanya ada temuan kerugian negara. Makanya ada pengembalian,” katanya.

Ia juga mengatakan, untuk jumlah perusahan yang dianggap bermasalah mencapai sekitar puluhan dan setiap kontraktor yang mengembalikan, mereka menyetor khusus di rekening pemda.

“Persepsi orang bermasalah, tapi para kontraktor sudah bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah ada. Audit BPK, ada namanya jawaban, namun keinginan mereka (BPK, red) harus dikembalikan, dengan cara bersurat, tidak ada batas waktu, karena itu bukan kewenangan kita, kewenangan pimpinan yang memberikan batas waktu. Intinya tidak ada politis, tehnis semua aturan pelaksanaanya,” tutupnya. (ing)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top