Anggota DPRD: Tidak Ada Uang atau Ada Jangan Diumbar – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Anggota DPRD: Tidak Ada Uang atau Ada Jangan Diumbar

Polemik DAU Kosong!

 

KOLAKA POS, KOLAKA – Perbedaan pendapat antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kolaka, Nur Syamsu dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Zulkarnain, terkait Dana Alokasi Umum (DAU) pemda Kolaka sebagaimana pemberitaan sebelumnya dikritisi oleh anggota DPRD Kolaka, Hasbi Mustafa. Legislator Hanura yang juga anggota Komisi III DPRD Kolaka itu menilai, pejabat yang berkomentar di dimedia terkait polemik DAU Kolaka kosong dan tersedia tersebut dianggapnya telah mencoreng atasan mereka dalam hal ini pemerintahan bupati Kolaka Ahmad Safey.
“Lepas kendali mereka ini, persaoalan tidak ada uang atau ada jangan diumbar di media, ini kan mencoreng nama pimpinannya Bupati Kolaka Ahmad Safey, sebagai pembina, pengendali pemerintahan, keuangan dan stabilitas di Kabupaten Kolaka,” papar politisi Hanura ini.
Selain itu, Hasbi menyesalkan pejabat yang mengumbar dan berpolemik di media mengenai keuangan kas daerah yang dinilainya mengedapankan ego masing-masing.
“Padahal mereka ini sudah pergi sekolah, namun ilmu yang didapatkan malah menjago-jagokan dirinya masing-masing, mengedepankan egonya msaing-masing, sebagai anggota banggar saya sangat sesali ini, seyogyanya mereka ini berinovasi dalam rangka menyahuti program-program pembangunan di Kolaka, bukan berpolimek di media masalah kosong atau tidak kosong keuangan daerah, kasian bupati kalau memiliki staf berpola pikir seperti ini, lalu datang lagi Kepala Bidang Perbendaharan Andi Pati, berkomentar bahwa tidak ada uang untuk sumber DAU kecuali DAK, nda boleh begitu,” ujar Hasbi dengan sedikit kesal.
Dengan polemik di media tersebut, kata Hasbi, terbuka peluang memunculkan ketidakstabilan dalam pemerintahan Safey. “Dengan begini kalau ditangkap oleh orang-orang yang tidak senang dengan kebijakan bupati, kasian pak Bupati,
jangan kita mau jago-jagoanlah disini, kita bisa jago-jagoan kalau berpacu dalam malaksanakan visi-misi bupati,” papar Hasbi.
Meski ada desakan dari para kontraktor proyek, kata Hasbi, para pejabat tidak perlu mengumbarnya di media mengenai keadaan keuangan kas daerah yang menimbulkan polemik. “Biar ada desakan dari pihak kontraktor atau pihak manapun, seorang pengelola keuangan pasti bisa menjabarkan desakan tersebut, jangan dia publikasi begini,” ujarnya.
Sehingga kata Hasbi, para pejabat yang berpolemik di media tersebut perlu dievaluasi dan diwarning. “Perlu menjadi evaluasi dikemudian hari, jangan jago-jagonya dibawa, egonya yang muncul, seharusnya satu kali 24 jam mereka berkomunikasi, saya saran jangan terjadi lagi, ini warning kencang,” tegasnya.
Kritikan lain juga dari anggota DPRD lainnya yaitu Sarifuddin Baso Rantegau, Legislator PDIP tersebut menilai pernyataan terkait polemik dana DAU Kolaka telah menimbulkan keresahan, menimbulkan penafsiran negatif terhadap Pemda Kolaka.
“Baru kali ini saya dapati ada seperti ini di Kolaka, mereka berpolemik ini pasti menimbulkan keresahan, orang menilai negatif dengan Pemda Kolaka,” ujarnya. (cr4)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top