Waspadai Konflik Perbatasan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Waspadai Konflik Perbatasan

KOLAKA POS, ANDOOLO – Hasil penelitian dan pengembangan HAM, terkait dengan pengembangan otonomi daerah baru, ternyata banyak terjadi konflik-konflik perbatasan di Sultra.
Kepala Bidang HAM KemenKum HAM Kanwil Sultra Sunyoto mengungkapkan, faktor utama konflik perbatasan, yakni pertama bahwa pemekaran daerah belum didahului dengan proses penetapan wilayah yang sesuai dengan Undang-undang.
“Kedua terkait dengan munculnya beberapa potensi alam di daerah otonomi baru, sehingga menimbulkan tarik menarik antara kabupaten yang baru dimekarkan dengan tetangga kabupaten,” ungkapnya.
Salah satu contoh lanjut dia, antara Bombana dan Konsel dimana dulu sebelum adanya tambang emas, tanah disana tidak diperdebatkan, tetapi setelah diketahui ada potensi alam yang sangat besar dan dapat meningkatkan PAD, terjadi banyak kepentingan yang ingin menarik ke wilayahnya, agar bisa meningkatkan PAD daerah tersebut.
“Sehingga kedepan diharapkan, kalau ini dibiarkan secara berlarut-larut tanpa ada tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sejak dini. Maka kedepan akan menjadi potensi konflik, untuk Sultra potensi konflik rata-rata hampir semua kabupaten,” jelasnya.
Dikatakannya, salah satu contoh potensi konflik yakni kabupaten Kolaka Timur, dimana terjadi konflik horisontal antara penduduk asli daerah dengan warga transmigrasi. Dimana konfliknya akibat jual beli lahan, namun dilakukan oleh orang yang kurang berhak.
“Sedangkan untuk kabupaten Konsel terpilih sebagai tempat sosialisasi konflik, dikarenakan potensi konflik tidak berbeda dengan kabupaten lainnya. Apalagi berbatasan langsung dengan Bombana dimana terdapat potensi emas yang sangat besar,” paparnya.
Sunyoto menambahkan, jika kedepan Konsel tidak segera menentukan tapal batas masyarakat maupun pemerintah menghendaki lahan itu, sementara Bombana juga menginginkan lahan tersebut, tentu akan terjadi gesekan.
“Solusi yang kami tawarkan kepada Pemerintah Konsel, agar segera membentuk tim untuk penempatan tapal batas yang permanen, tentunya tim itu juga harus didukung dengan anggaran yang cukup. Dan sebaiknya ini dilakukan secara terpadu bersama Pemda Bombana dan Konsel,” harapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, penetapan tapal batas tidak sepihak dilakukan, kemudian Pemprov ikut duduk bersama, karena Pemprov juga punya kewenangan untuk mengkoordinir daerahnya baik kabupaten maupun kota. (k5)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top