54 Milyar Dana Desa dan ADD Telah Terserap ke Desa – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

54 Milyar Dana Desa dan ADD Telah Terserap ke Desa

DANAKOLAKA POS, KOLAKA – Lebih dari 54 milyar rupiah dana desa yang bersumber dari APBN dan serta Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kolaka telah terserap ke seratus kas desa di Kolaka. Rinciannya untuk dana desa, telah dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 60 persen dengan total anggaran lebih dari 37 milyar rupiah. Sedangkan untuk dana ADD yang pencairannya dilakukan dengan 4 tahapan telah dicairkan tahap pertama atau 25 persen dengan jumlah anggaran lebih dari 17 milyar rupiah.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Menengah dan Teknologi Tepat Guna (UEM dan TTG) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes) Kolaka, Misriatun mengatakan bahwa saat ini keseluruhan dana tersebut telah dimanfaatkan oleh masing masing desa untuk kegiatan pembangunan dan pembayaran insentif maupun honor perangkat desa.

“Untuk dana desa, telah dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 60 persen dengan total anggaran lebih dari 37 milyar rupiah, sedangkan untuk ADD pencariannya baru 25 persen dengan total anggaran lebih dari 17 milyar rupiah ke seratus desa di Kabupaten Kolaka,” kata ibu yang sering disapa dengan panggilan bu Sri ini.

“Untuk pencairan dana desa tahap kedua kata dia, akan dilakukan sekitar bulan agustus tahun ini. Hanya saja pencairan tersebut harus sesuai mekanisme yang ada, antara lain telah menyetorkan laporan penggunaan dana tahap pertama sebesar 60 persen dari total anggaran.

“Jadi meskipun pencairan tahap kedua yakni 40 persen akan dilakukan pada bulan Agustus, namun jika desa bersangkutan belum menyetorkan laporan penggunaan dana pada tahap sebelumnya, maka pencairan tahap kedua tidak dapat dilakukan. Jadi seluruh laporan desa harus selesai baru pencariannya bisa kita penuhi agar tidak ada lagi pada penggunaan dana sebelumnya,”tandasnya.

Menanggapi kendala yang ditemui pada saat penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, Kepala Desa Oneeha, Hj. Dari Susanti menilai bahwa salah satu kendala yang dialami oleh kepala desa saat penyusunan laporan bertanggung jawaban yakni menyangkut pada pajak yang akan dibayarkan. Sebab kata dia, dalam anggaran tersebut ada kewajiban berupa pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Pajak tersebut berupa pajak penghasilan (pph) dan pajak pertambahan nilai (ppn).

“Untuk pph saja, ada 4 item yang masuk dibayarkan, dan selebihnya termasuk juga ppn. Jadi ada 5 item pajak yang harus kita bayarkan. Kesulitannya pada saat penghitungan dan pembuatan laporan pajaknya itu. Makanya kami banyak melakukan asistensi untuk pembuatan laporan utamanya terkait laporan pembayaran pajak kepada BPMD agar pada saat laporan telah disetorkan tidak terjadi kesalahan lagi,”ujarnya. (cr3/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top