Pilkades Kolut Ditunda – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Kolaka Utara

Pilkades Kolut Ditunda

Net/Ilustrasi

Net/Ilustrasi

KOLAKA POS, LASUSUA – Meski menuai banyak protes dari warga lantaran mengiginkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni tahun 2016, namun Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kolaka Utara (Kolut) tetap akan menundanya.

Kepala BPMD Kolut, Ashar mengatakan, pelaksanaan Pilkades di 62 desa yang sebelumnya anggaranya telah diketok palu pada anggaran pendapan belanja daerah (APBD) tahun 2016 ini sebesar Rp.1,7 miliar, akan tetap ditunda pelaksanaan sampai selesai pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Meskipun banyak aksi warga atau elemen mahasiswa yang menuntut agar Pilakdes tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni tahun 2016 ini, namun adanya beberapa agenda yang harus didahulukan sehingga Pilkades tetap akan ditunda,” kata Ashar yang ditemui, Selasa (26/7).

Menurutnya, ini bukan lagi terkendala dengan belum ditetapkanya peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa, namun pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada sebagai agenda nasional yang harus didahulukan.

“Kalau pelaksanaan Pilkades dipaksakan di laksanakan saat ini, sedangkan tahapan Pilkada sudah berjalan maka di mungkinkan akan menganggu tahapan Pilkada karena ini agenda nasional,” ujarnya.

Lanjut dikatakan, adanya permintaan KPUD untuk penambahan anggaran Pilkada dari Rp.15 m naik menjadi Rp.20 m yang menyebabkan Pilkades harus diundur sampai tahun 2017 usai pelaksanaan Pilkada.

“Perdanya tentang Pilkades sudah selesai dibahas di DPRD. Namun Perda ada tahapan sosialisasi selama kurun waktu 6 bulan, sedangkan evaluasi Perda baru dilaksanakan pada Maret, sehingga sosialisasi masih 2 bulan lagi,” ungkapnya.

Dalam undang-undang, kata Ashar, ada istilah beririsan sehingga apapun tahapan kegiatan di bawah Pilkada harus dijadwal ulang pelaksanaanya termasuk jadwal pelaksanaan Pilkades.

“Kalau jabatan pelaksana desa hanya 6 bulan sampai dengan 1 tahun itu sesuai dengan undang-undang,”ungkap Ashar.

Ashar menambahkan dengan status pejabat desa dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pihaknya saat ini lebih mudah mengontrol program pembagunan di desa.

“Kalau ada pejabat Kades yang menyalahi aturan atau bermain-main dalam pengunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukanya segera laporkan keatasanya langsung agar segera ditegur kalau perlu di copot” tegas mantan Kabag Hukum ini. (k2)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top