DPRD Bombana Bentuk Pansus – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

DPRD Bombana Bentuk Pansus

Terkait Status Lahan Masyarakat yang Masih Dikuasai PT. PLM

 

KOLAKA POS, BOMBANA – Belum tuntas penyelesaian masalah pesangon eks karyawan PT Panca Logam Makmur (PLM),kini perusahan penambangan emas tersebut diperhadapkan lagi dengan masalah baru soal status lahan masyarakat yang masih dikuasainya. Atas dasar itu sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana membentuk panitia khusus (Pansus) tambang untuk penyelesaian masalah perusahan tambang emas milik PT PLM terhadap masyarakat desa Wumbubangka.
Salah satu anggota DPRD yakni Heryanto menjelaskan bahwa dibentuknya Pansus tersebut sebagai salah satu upaya DPRD untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak (PT PLM Vs warga Desa)

Ia menjelaskan permasalahan perusahan terhadap warga desa diakibatkan pihak perusahaan tidak mengakomodir permintaan warga yang diketahui pemilik lahan di atas IUP PT PLM untuk di jadikan lahan persawahan.

Lanjutnya,permintaan masyarakat desa tersebut melihat bahwa sejak tanggal 25 Desember 2015 Izin Usaha Penambangan (IUP) massa sudah mati atau putus kontrak, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa warga desa sekitar perusahan penambangan tersebut menginginkan lahannya agar dikembalikan oleh perusahan untuk dikelola sebagai lahan persawahan.

“Jika perusahan tersebut mau melakukan perpanjangan izin,tentu perusahan tersebut sudah melakukannya enam bulan sebelum massa berlaku izin itu habis,”tutur Heryanto di ruang fraksi Golkar Senin (26/7).

Kata dia,sesuai Undang-Undang Pertambangan tentunya enam bulan sebelum izin perusahaan tersebut mati atau putus kontrak,seharusnya perusahan sudah melakukan pembenahan administrasi.
Namun fakta yang terjadi hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahan,sehingga hal yang wajar ketika warga menuntut lahannya di kembalikan oleh perusahan.
Katanya,sebelum pansus tersebut di bentuk dirinya akan menyampaikan hal tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan rapat peripurna terkait pembentukan pansus tersebut. “Sehingga dengan begitu hasil dari pansus dapat mengeluarkan rekomendasi yang akan disorong pada lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah terkait penyelesaian permasalahan tersebut,”katanya (K6/hen)

 



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top